Kemendagri Pastikan Kebutuhan Perkantoran Papua Selatan Terpenuhi

Dalam sambutannya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Edison Siagian, yang merupakan anggota Pokja I mengatakan, kedatangannya untuk melanjutkan proses yang telah dilakukan rombongan Pokja I sebelumnya.

Terutama, kata Edison, dalam mempersiapkan ketersediaan perkantoran, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kebutuhan sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya.

"Oleh sebab itu, tugas kami yang di gelombang kedua ini adalah mengonfirmasi hal-hal yang sudah disepakati dalam berita acara yang sudah dibuat oleh tim yang pertama datang," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).

Diketahui, Provinsi Papua dan empat kabupaten seperti Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel telah menyepakati untuk memberikan dana hibah kepada Provinsi Papua Selatan.

Dalam kesempatan itu, Pokja I  juga akan mengecek berbagai perkembangan dari hasil kesepakatan tersebut. Edison berharap, pengawalan yang dilakukan Pokja I dapat semakin memperjelas pemenuhan kebutuhan Papua Selatan dari berbagai aspek.

Pokja I juga berharap Pj Gubernur Papua Selatan beserta perangkat kerja yang akan terbentuk, nantinya bisa bekerja dengan baik. Harapan lainnya agar seluruh pihak terkait, terus mendukung pembangunan Provinsi Papua Selatan.

Dalam kesempatan itu, Edison juga menekankan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung pembangunan Provinsi Papua Selatan, di antaranya menyangkut penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta lainnya.