Luncurkan Perang Iran Tanpa Izin, Menhan AS Terancam Pemakzulan
- Pemimpin Demokrat DPR AS Hakeem Jeffries mendukung pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth setelah Demokrat merebut kendali DPR dalam pemilu sela.
- Demokrat menuduh Hegseth menyalahgunakan kekuasaan dengan melancarkan perang Iran tanpa persetujuan Kongres, membebani anggaran pertahanan, serta memicu kenaikan harga energi.
- Draf delapan pasal akan dibahas internal Demokrat; Hegseth menolak tuduhan, sementara Donald Trump dan Marco Rubio membelanya atas operasi militer tersebut.
Jakarta, IDN Times - Pemimpin Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, resmi mendukung pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Upaya pencopotan ini menguat setelah Partai Demokrat merebut kendali DPR dalam pemilu sela.
Kemenangan tersebut membuka jalan bagi Demokrat untuk menyelidiki para pejabat kabinet Presiden Donald Trump. Demokrat menargetkan resolusi pemakzulan ini bisa segera dibawa ke sidang paripurna DPR.
1. Alasan pemakzulan terkait penyalahgunaan kekuasaan dan krisis ekonomi
Sikap tegas Jeffries ini disampaikan dalam wawancara televisi pada Minggu (8/11/2026). Ia menilai Hegseth gagal memimpin sehingga merugikan keamanan nasional dan membebani ekonomi masyarakat.
"Sosok yang disebut sebagai menteri pertahanan tersebut telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merekayasa perang di Iran yang sembrono serta menelan biaya besar, yang telah melonjakkan harga-harga bagi rakyat Amerika dan membuat negara ini menjadi kurang aman," ujar Jeffries, dilansir Al Jazeera.
Perang tersebut telah menyedot anggaran pertahanan dalam jumlah besar. Akibatnya, terjadi kenaikan harga energi yang langsung memicu kesulitan keuangan warga.
2. Agenda pembahasan resolusi dan aturan pengesahan di parlemen
Fraksi Partai Demokrat menjadwalkan pertemuan internal untuk membahas draf resolusi pemakzulan ini pada Selasa (10/11/2026). Usulan tersebut diyakini akan mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota fraksi Demokrat di DPR.
Berdasarkan aturan hukum Amerika Serikat, DPR berwenang mengesahkan dakwaan pemakzulan hanya dengan persetujuan suara mayoritas. Meski demikian, keputusan akhir untuk memberhentikan menteri secara resmi tetap membutuhkan persetujuan dua pertiga suara di tingkat Senat.
3. Isi dakwaan menyoroti pelanggaran izin operasi militer ke luar negeri
Draf resolusi pemakzulan ini awalnya digagas oleh Thomas Massie, anggota DPR dari kubu Partai Republik. Dokumen tersebut memuat delapan pasal dakwaan yang menuduh Hegseth melanggar konstitusi karena melancarkan operasi militer ke Iran tanpa persetujuan Kongres.
Selain itu, draf ini juga menyoroti serangan udara di Amerika Latin, kampanye militer di Yaman, jatuhnya korban sipil, serta pembatasan kebebasan media di lingkungan militer. Dukungan penuh dari Demokrat membuat pemungutan suara atas resolusi ini diprediksi tidak terbendung lagi.
Menanggapi tekanan tersebut, Pete Hegseth menolak semua tuduhan dan menegaskan tidak akan mundur.
"Ini semua murni tentang politik perusakan personal (politics of personal destruction). Cara tersebut tidak berhasil terhadap Presiden Trump, dan tidak akan berhasil terhadap saya. Anda dapat memegang kata-kata saya," kata Hegseth dalam pernyataan video resminya.
Presiden Donald Trump membela Hegseth dengan mengklaim bahwa operasi militer AS tersebut sukses melumpuhkan ancaman nuklir Iran. Dukungan serupa datang dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang menilai Menhan Hegseth telah bekerja secara tangguh dan profesional di tengah krisis.
