Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Benni Irwan memastikan, pihaknya tengah menyelidiki lebih lanjut terkait munculnya dokumen yang mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk nominasi Penghargaan Nobel 2026.
Dokumen itu mencantumkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan, salah satunya Kemendagri.
Benni menegaskan, pihaknya akan menelusuri, apakah dokumen itu memang secara kelembagaan berasal dari satuan di Kemendagri atau tidak.
"Ya itu kan tidak hanya dari kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari kemendagri atau apa kita pastikan dulu," kata dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Saat ditanya mengenai pejabat Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang juga dicatut namanya dalam berkas, Benny menyebut informasi itu tidak tepat.
"Saya surah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN, kita sudah telpon pak rektor itu bukan dari IPDN," ungkap Benny.
Saat ini Kemendagri tengah menelusuri soal keberadaan staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) yang namanya ada di berkas.
"Tapi memang ada staf yang namanya Azhar itu di Dirjen Polpum, nah itu yg tadi pak dirjen polpum meminta klarifikasi secara internal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," imbuh Benni.
Sementara, Kepala badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, memastikan lembaganya masih menginvestigasi terkait adanya makalah tersebut.
"Lagi diinvestigasi," ujar Qodari di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Sebelumnya, muncul makalah yang diunggah dalam papers.ssrn.com isinya mengusulkan program MBG mendapat Nobel Perdamaian 2026. Paper itu berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The national Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth".
Dalam makalah tersebut, turut dicantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis.
Dalam makalah tersebut, turut dilampirkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dnegan Nomor ND/KIE/001/I/2026.