Kemendikti Bakal Tutup Prodi Tak Relevan, Apa Alasannya?

27 Apr 2026, 12:03 WIB

Lia Hutasoit

Kemendikti Bakal Tutup Prodi Tak Relevan, Apa Alasannya?

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukonco. (YouTube/Kemendukbangga/BKKBN)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kemendikti Saintek berencana meninjau ulang dan menutup prodi yang dianggap tidak relevan agar lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional.
Bidang kependidikan disebut mengalami kelebihan lulusan signifikan, mencapai sekitar 490 ribu per tahun, sementara kebutuhan tenaga kerja hanya sekitar 20 ribu orang.
Pemerintah menyoroti pembukaan prodi yang terlalu mengikuti minat pasar tanpa memperhatikan kebutuhan tenaga kerja, sehingga perlu pengendalian agar selaras dengan arah ekonomi masa depan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

27 April 2026

Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukonco, menyampaikan rencana penyesuaian dan kemungkinan penutupan sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Pernyataan ini disampaikan melalui kanal YouTube BKKBN.

kini

Kemendikti Saintek tengah menyiapkan langkah kajian ulang prodi dan mendorong dukungan dari perguruan tinggi dalam konsorsium PTPK untuk menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) berencana menutup sejumlah program studi di perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional.
Who?
Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukonco, bersama jajaran kementerian serta perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Where?
Pernyataan disampaikan di Jakarta melalui kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN).
When?
Pemaparan dilakukan pada Senin, 27 April 2026.
Why?
Kebijakan ini diambil karena banyak lulusan dari beberapa prodi, terutama bidang kependidikan, tidak terserap optimal di dunia kerja sehingga dinilai perlu penyesuaian agar sesuai kebutuhan industri.
How?
Pemerintah akan mengkaji ulang pembukaan dan keberlanjutan setiap prodi. Prodi yang dinilai tidak relevan akan dipilih untuk ditutup guna meningkatkan kesesuaian antara pendidikan tinggi dan pasar tenaga kerja.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah mau menutup beberapa jurusan kuliah yang tidak cocok dengan pekerjaan sekarang. Pak Badri bilang banyak orang lulus dari jurusan guru, tapi kerjaannya sedikit. Jadi nanti jurusan akan dipilih lagi mana yang dibutuhkan. Pemerintah juga minta kampus bantu supaya jurusan baru bisa sesuai dengan kerja di masa depan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Rencana Kemendikti Saintek untuk meninjau ulang dan menyesuaikan program studi menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan tinggi. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan ini berpotensi menciptakan keseimbangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan tenaga kerja, sehingga perguruan tinggi dapat lebih fokus menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menyampaikan rencana penyesuaian program studi (prodi) di perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Langkah ini didasarkan pada tingginya jumlah lulusan dari sejumlah prodi yang dinilai tidak terserap secara optimal di dunia kerja.

Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukonco, mengatakan, pemerintah bakal mengkaji ulang pembukaan dan keberlanjutan prodi di perguruan tinggi.

Dalam proses tersebut, tidak menutup kemungkinan sejumlah prodi akan ditutup apabila dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembangunan ke depan.

"Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih-pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama," kata Badri dikutip dari YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4/2026).

1. Butuh dukungan berbagai pihak

Wisuda Universitas Airlangga (dok.Unair)

Dia menjelaskan, kebijakan ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).

Pemerintah berharap terdapat kesepahaman dalam merumuskan langkah penyesuaian prodi secara bersama.

2. Bidang pendidikan kelebihan lulusan dibanding kebutuhan

Para wisudawan Udinus Semarang mengibarkan bendera merah putih. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Menurut Badri, salah satu prodi yang saat ini mengalami kelebihan pasokan lulusan adalah bidang kependidikan. Dia mengatakan, jumlah lulusan dari prodi keguruan mencapai sekitar 490 ribu orang setiap tahun, sementara kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut hanya berkisar 20 ribu.

"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu," kata Badri.

Padahal, artinya secara persentase, sekitar 95,92 persen lulusan tidak terserap sesuai kebutuhan tersebut.

"Kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," kata dia.

3. Buka prodi sesuai minat pasar tanpa pertimbangkan kebutuhan tenaga kerja

ilustrasi para wisudawan (pexels.com/olia danilevich)

Selain itu, dia juga membahas selama ini pembukaan prodi di perguruan tinggi cenderung mengikuti pendekatan berbasis pasar, prodi yang diminati akan terus bertambah tanpa mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan tenaga kerja.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi terjadi pada sektor lain, seperti kedokteran, apabila tidak dilakukan pengendalian.

"Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match," kata dia.