Kemenhut Gelar Koordinasi Sinergi Pencegahan Karhutla di Jambi

03 Agu 2026, 18:25 WIB

Irfan Fathurohman

News

Channel

Add Us on Google

Kemenhut Gelar Koordinasi Sinergi Pencegahan Karhutla di Jambi

Kabut asap semakin tebal akibat karhutla. (IDN Times/istimewa).

Intinya Sih

Gini Kak

Kemenhut melalui BPHL Wilayah IV menggelar rapat kesiapsiagaan karhutla di Jambi untuk memperkuat sinergi pemegang PBPH dan KPH menghadapi musim rawan kebakaran.
Pencegahan diprioritaskan melalui kesiapan personel, sarana, patroli, serta pemanfaatan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar kewaspadaan dini di lapangan.
Penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; seluruh pemegang PBPH Jambi menandatangani komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kementerian Kehutanan mengajak banyak orang di Jambi rapat supaya hutan dan tanah tidak terbakar. Mereka belajar melihat cuaca, berpatroli, dan menyiapkan alat serta petugas. Pemerintah, pengusaha hutan, dan warga harus bekerja bersama. Semua pemegang izin hutan di Jambi sudah berjanji ingin tidak ada kebakaran hutan dan lahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi Jambi.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan para pemegang PBPH bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menghadapi musim rawan kebakaran hutan dan lahan.

“Langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional,“ kata Menhut dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/7/2026).

1. Pencegahan langkah paling efektif dalam pengendalian kebakaran hutan

Proses water bombing oleh tim satgas Udara Karhutla Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Rapat koordinasi ini diikuti oleh para pemegang PBPH serta perwakilan KPH di Provinsi Jambi. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Jambi.

Menurut Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Andi Rohaendi, pencegahan merupakan langkah yang paling efektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemegang PBPH harus terus diperkuat, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, patroli, hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi," ujar Andi Rohaendi.

2. Informasi cuaca dan iklim perlu dimanfaatkan sebagai dasar patroli

Ilustrasi karhutla di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Selama rapat koordinasi, peserta memperoleh informasi mengenai kondisi dan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, prakiraan cuaca dan iklim, strategi penanggulangan bencana, serta langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pada wilayah kerja PBPH maupun wilayah kelola KPH.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Ibnu Sulistyono menyampaikan bahwa informasi cuaca dan iklim perlu dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan patroli serta peningkatan kesiapsiagaan di lapangan.

"Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," imbuh Ibnu Sulistyono.

3. Penanganan karhutla membutuhkan dukungan dari seluruh unsur terkait

Proses pemadaman Karhutla di Lempuing Jaya OKI, Sumsel (Dok: Manggala Agni)

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang tanggap, cepat, tepat, dan terpadu serta dukungan dari seluruh unsur terkait.

"Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterbatasan akses, sumber air, karakteristik lahan gambut, cuaca, dan perilaku pembakaran harus dihadapi melalui kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," ujar Andre.

Para pemegang PBPH juga didorong untuk memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sistem komunikasi, patroli terpadu, serta memperkuat koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pihak terkait.

Di sisi lain, KPH diharapkan semakin mengoptimalkan fungsi pemantauan lapangan, memfasilitasi koordinasi lintas pihak, serta mendukung respons cepat apabila terdeteksi titik panas maupun indikasi kebakaran di wilayah kelolanya.

Sebagai wujud komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan.