Kemenkes Ungkap Alasan Lonjakan Data Kematian COVID-19

11 Agu 2021, 20:10 WIB

Suasana Makam Jenazah Pasien COVID-19 di TPU Rorotan pada Senin (26/7/2020). (IDN Times/Uni Lubis)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi data kematian akibat COVID-19 yang cenderung tinggi dalam kurun waktu tiga pekan terakhir. Tiga provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, tercatat memiliki kontribusi paling besar dalam data kematian akibat COVID-19 sepanjang periode tersebut.

"Berdasarkan analisis dari data National All Record (NAR) Kementerian Kesehatan, didapati pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat real time dan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya," ujar Tenaga Ahli Kemenkes, dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Selasa (11/8/2021).

Adapun, NAR merupakan sistem big data untuk pencatatan laboratorium dalam penanganan COVID-19 yang dikelola oleh Kemenkes.

1. 2.048 kematian pada 10 Agustus tidak seluruhnya terjadi dalam sehari

Suasana Makam Jenazah Pasien COVID-19 di TPU Rorotan pada Senin (26/7/2020). (IDN Times/Uni Lubis)

Kemudian, dr Panji mengambil contoh kasus kematian yang terjadi pada Selasa (10/8/2021) kemarin. Dari 2.048 kematian yang dilaporkan kemarin, sebagian besar bukanlah angka kematian pada tanggal tersebut atau seminggu sebelumnya.

Bahkan 10,7 persen di antaranya berasal dari kasus pasien positif yang sudah tercatat di NAR lebih dari 21 hari, tetapi baru terkonfirmasi dan dilaporkan pasien telah meninggal.

"Kota Bekasi contohnya, dari 397 angka kematian yang dilaporkan, 94 persen di antaranya bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut. Melainkan, rapelan angka kematian dari Juli 2021 sebanyak 57 persen dan Juni 2021 hingga sebelumnya sebanyak 37 persen. Lalu, enam persen sisanya merupakan rekapitulasi kematian di minggu pertama Agustus 2021," tutur dr Panji.

Contoh lain adalah Kalimantan Tengah yang 61 persen dari 70 angka kematian kemarin adalah kasus aktif dengan kurun waktu lebih dari 21 hari, tetapi baru dilakukan pembaruan terhadap statusnya.

2. Lebih dari 50 ribu kasus aktif saat ini terjadi sejak lama

Seorang warga terkonfirmasi positif COVID-19 berdiri di depan ruangan isolasi (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Sementara itu, dr Panji juga mengungkapkan, lebih dari 50 ribu kasus aktif yang saat ini sudah lebih dari 21 hari tercatat, tetapi belum dilakukan pembaharuannya.

"Kami saat ini sedang mengonfirmasi status lebih dari 50 ribu kasus aktif. Jadi beberapa hari ke depan akan ada lonjakan di angka kematian dan kesembuhan yang bersifat anomali dalam pelaporan perkembangan kasus COVID-19. Tapi, ini justru akan menjadikan pelaporan kami lebih akurat lagi," tutur dr Panji.

3. Daerah terlambat melaporkan pembaruan data

Sosialisasi virus Corona di Car free day, Minggu (8/3) (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)

Di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, drg Widyawati mengakui adanya keterlambatan dari daerah terkait pembaruan data tersebut. Hal itu lantaran terbatasnya jumlah tenaga kesehatan (nakes) dalam melakukan input data sebagai imbas dari tingginya kasus COVID-19 di daerah mereka beberapa pekan lalu.

"Tingginya kasus di beberapa minggu sebelumnya membuat daerah belum sempat memasukkan atau memperbarui data ke sistem NAR Kemenkes," kata drg Widyawati.

Dia pun menambahkan, lonjakan-lonjakan anomali angka kematian seperti saat ini akan tetap ada, setidaknya selama dua minggu ke depan.

Namun, Kemenkes sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah melakukan pembaharuan data sesegera mungkin.

"Tentunya ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berpacu menyampaikan data yang transparan dan real time kepada publik," tutur drg Widyawati.