Kemenko PM Gandeng Lembaga Filantropi untuk Bantu Pemulihan Sumatera

Berdasarkan catatan Kemenko PM, terdapat sekitar 393 lembaga dengan lebih dari 14.357 personel filantropi yang terlibat aktif dalam penanganan bencana. Kehadiran mereka memberikan dampak signifikan, khususnya bagi kelompok rentan seperti 13.000 anak, 10.000 lanjut usia (lansia), 4.000 penyandang disabilitas, 1.000 ibu hamil, serta 2.000 bayi baru lahir.

Nunung menyebut bahwa skala bencana yang melumpuhkan sedikitnya 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam percepatan penanganan pascabencana.

Memasuki fase pascatanggap darurat, pemerintah bersama BNPB akan segera memulai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) yang dijadwalkan mulai berjalan pada 9 Januari, diawali di Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan dampak paling serius.

Kemenko PM mendorong filantropi untuk bergerak dalam satu orkestrasi yang terarah, terutama pada aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, mengingat bencana berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, di wilayah terdampak.

“Bentuk bantuan sosial ini tidak cukup, tetapi perlu orientasi yang lebih dalam, dalam konteks pemberdayaan, agar pemulihannya bisa lebih cepat. Nah, negara dalam hal ini memanggil Ibu/Bapak semuanya, kehadiran filantropi untuk bisa mempercepat, memulihkan kondisi di tiga provinsi,” jelas Nunung.

“Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini, mari kita gunakan untuk kita memiliki komitmen bersama-sama, terlibat secara aktif, terlibat dengan berbagai program yang terencana, agar saudara-saudara kita di tiga provinsi itu memiliki kehidupan yang bermartabat,” sambungnya.

Sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama antara lain kerusakan 162 pasar rakyat, 157 ribu UMKM, serta 10.686 koperasi yang terdampak. Pemerintah mendorong upaya pemulihan ekosistem ekonomi, termasuk penciptaan permintaan (demand creation), penyerapan produk lokal, program padat karya, cash for work, serta percepatan penyediaan hunian sementara yang terintegrasi. Kemenko PM juga menekankan pentingnya basis data yang terpadu dan mekanisme monitoring bersama agar seluruh intervensi memiliki dampak nyata dan terukur.

“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap setiap lembaga filantropi dapat menyampaikan lokasi dan bentuk intervensi yang telah dilakukan. Dengan begitu, kita bisa saling melengkapi dan menghindari tumpang tindih,” ujarnya.

Ke depannya, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan mengoordinasikan langkah-langkah strategis filantropi dalam satu orkestrasi nasional yang akan dipimpin langsung oleh Menko PM, guna memastikan pemulihan masyarakat terdampak bencana berlangsung lebih cepat, terarah, dan bermartabat.(WEB)