Kemenpar Ungkap Strategi Jaga Target Pariwisata Saat Gejolak Global

Salah satu fokus utama adalah peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, serta pemetaan kawasan rawan bencana. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan, sertifikasi, dan penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Program unggulan seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, serta digitalisasi melalui program Tourism 5.0 yang telah dimulai sejak 2025, juga akan terus diperkuat.

Di tengah upaya tersebut, sektor pariwisata global tengah menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 mengganggu penerbangan dari sejumlah hub internasional seperti Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat.

Gangguan ini menyebabkan pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan, serta berpotensi mengurangi sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi kehilangan devisa mencapai Rp2,04 triliun.

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Widiyanti.

Tekanan juga datang dari lonjakan harga energi global. Harga minyak mentah dunia tercatat naik lebih dari 52 persen, dari sekitar 67 dolar AS per barel menjadi di atas 102 dolar AS per barel dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini berdampak pada kenaikan biaya transportasi, termasuk penerapan fuel surcharge oleh maskapai internasional.

Kemenpar menyiapkan strategi mitigasi untuk menjaga target 16 sampai 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026. Di antaranya adalah melakukan pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.

Selain itu, pemerintah mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan dan memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi dalam negeri.

“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelasnya.

Widiyanti juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemberian insentif penerbangan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah. Namun, pihaknya juga menekankan pentingnya penguatan konektivitas serta peningkatan pergerakan wisatawan nusantara di tengah ketidakpastian global.

Sementara, Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, meminta Kementerian Pariwisata mempelajari pola pergeseran (shifting) wisatawan akibat perubahan strategi pasar.

Ia menilai terdapat perbedaan karakter antara wisatawan long haul (Eropa dan Amerika), medium haul (Asia Timur dan Asia Selatan), serta short haul (ASEAN).

Putra juga mendorong pemerintah segera menerapkan kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan asal Tiongkok dan Australia.

“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia,” tegasnya.