KemenPPPA Gelar Munas demi Wujudkan Kesetaraan Perempuan dan Anak

27 Mar 2024, 00:14 WIB

Agenda Kartini Digital "Perempuan Indonesia Berdaya di Dunia Digital" yang diadakan di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023). (dok. KemenPPPA)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggelar Musyawarah Nasional Perempuan (Munas Perempuan) 2024. Kegiatan ini digelar sebagai upaya pemerintah mewujudkan apa yang telah diamanatkan Pancasila, yakni mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia yang adil dan makmur.

"Ini salah satu upaya konkret pemerintah dan masyarakat dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak, serta mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titi Eko Rahayu dalam pembukaan Munas Perempuan 2024 secara daring, Selasa (26/3/2024).

1. Pembangunan SDM jadi kunci

Musyawarah Nasional Perempuan (Munas Perempuan) 2024 oleh KemenPPPA, Selasa (26/3/2024) (Youtube/KemenPPPA)

Titi menjelaskan, setiap sektor pembangunan perlu mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas, sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945.

Maka pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam mencapai kemajuan di segala bidang.

"Pembangunan tersebut harus merata, adil, dan dapat mencakup semua kalangan masyarakat serta dapat mengakomodasi suara dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok marginal, serta seluruh lapisan masyarakat hingga ke akar rumput," kata dia.

2. Kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki

Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu (kiri) saat Media Talk dengan tema “Perempuan dalam Politik dan Pencapaiannya Kantor KemenPPPA, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Titi menjelaskan, penting untuk mendorong upaya-upaya kesetaraan gender. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah yakin, kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berkontribusi pada kebijakan yang lebih inklusif dan representatif.

"Dengan mendorong perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, program, dan anggaran, maka langkah ini dinilai positif dalam mendorong perubahan tatanan kehidupan menjadi lebih baik," kata Titi.

3. Ketimpangan yang telihat dari akses hingga kontrol

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum KemenPPPA Iip Ilham Firman (kiri) dan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam media talk bertajuk "Pilih Perempuan dalam Pemilu, Aksi Afirmatif Wujudkan Kesetaraan Gender", di Kantor KemenPPPA, Jakarta, Senin (22/1/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dia menjelaskan, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki masih terlihat dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat hasil pembangunan yang ada. Ini adalah masalah-masalah yang perlu dihadapi.

“Hal ini terlihat jelas dari kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender. Di samping itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan juga masih menjadi masalah yang perlu diatasi,” kata dia.