KemenPPPA: Kasus Bechi Jadi Evaluasi Pembebasan Bersyarat Terpidana

Arifah mengatakan keputusan dalam proses pemasyarakatan perlu mempertimbangkan keselamatan korban serta risiko yang dapat memengaruhi rasa aman dan pemulihannya. Meski narapidana memiliki hak berdasarkan undang-undang, pemenuhannya harus berjalan seiring dengan kewajiban negara melindungi korban.

“ Kami juga memahami seorang narapidana memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun, pemenuhan hak tersebut harus sejalan dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada korban,” kata Arifah.

Arifah meminta proses pemberian pembebasan bersyarat dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dia juga meminta setiap dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

“ Ke depannya kami berharap agar proses pemberian pembebasan bersyarat kepada terpidana dilakukan secara transparan sesuai dengan undang-undang, termasuk dengan memperhatikan risiko terhadap korban. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur, maka perlu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” kata Arifah.

KemenPPPA mengapresiasi pencabutan pembebasan bersyarat Bechi oleh Kemenipas. Arifah berharap kasus tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pemasyarakatan, terutama dalam penanganan terpidana kekerasan seksual dan perlindungan korban.

“ Kasus ini perlu menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat sistem pemasyarakatan, khususnya dalam penanganan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak," katanyam

Dia mengimbau jika masyarakat mengetahui, melihat, atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat dapat segera menghubungi Hotline SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129 untuk mendapatkan informasi, pengaduan, pendampingan, dan rujukan layanan sesuai kebutuhan.