Kemensos: Warga Bisa Tukar Sembako Bansos yang Kualitasnya Tidak Bagus

Menurut Pepen, kemunculan produk bansos sembako dengan kualitas yang tidak sesuai biasanya terjadi pada beras karena diambil dari berbagai pemasok dan kualitas beras yang beragam. Pepen menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga bansos yang diberikan berkualitas dan sesuai standar kualifikasi beras premium.

Berdasarkan laporan warga yang diterima oleh Dirjen Linjamsos sejauh ini warga di daerah itu telah menerima bansos sembako dengan kualitas yang bagus.

Dalam kunjungan tersebut, Kemensos memastikan hampir 90 persen warga Sepanjang Jaya telah menerima bansos sembako Presiden Joko Widodo tahap ketiga yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua RW 02 Sepanjang Jaya, Mansur Hidayat, yang mengatakan bansos sembako tahap ketiga diprioritaskan kepada warga yang belum menerima bantuan apapun.

Dia juga menyebut tidak ada tumpang tindih penerima bantuan di daerah tersebut untuk bansos sembako penanganan COVID-19 dan juga bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Mereka kita tawarkan alternatif, kalau mereka (penerima bantuan PKH) terima (bantuan sembako), konsekuensinya nanti PKH-nya dicabut. Jika bantuan (sembako) diserahkan ke orang lain atau dialihkan, ya artinya silakan PKH-nya jalan terus," kata Mansur.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Juliari mengatakan penerima bansos jangan yang merupakan penerima bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Pak camat, pak lurah, pak RW sudah mengiyakan. Kan kasihan. Mungkin ada istri anak tiba-tiba dia kehilangan mata pencaharian,” kata Mensos, di Depok (26/5).

Saat berbincang dengan penerima bantuan dan camat, lurah, RT, dan RW setempat, Mensos baru tahu data penerima didapat dari proses musyawarah di desa dan kelurahan by name by address (BNBA) dan kemudian naik ke wali kota.

Terkait asal bansos, masyarakat setempat menerima bansos baik tunai maupun sembako dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kota. Sudah ada pengelolaan yang baik, di mana aparat pemerintah setempat mengatur sedemikian rupa, sehingga bantuan bisa tersalurkan secara merata.

“Sudah saya tanyakan. Menurut ke pak lurah sudah diatur oleh dinas sosial pemkot, siapa yang dapat ini dari provinsi, dari pemkot, dan dari pusat,” kata dia.