Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Ketua BPK di Auditorium BPK pada Selasa (11/1/2022), dikutip dari laman kemlu.go.id.
Kerja sama yang disepakati dalam nota kesepahaman meliputi pertukaran data dan informasi, kajian dan penelitian, dukungan diplomasi, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan atau bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menyiratkan dua hal, yaitu komitmen untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja organisasi serta komitmen Kementerian Luar Negeri dan BPK untuk mewujudkan good governance di tingkat global.
Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus memperkuat profile BPK di kancah internasional, termasuk saat Presidensi G-20 Indonesia, dengan mendukung inisiatif BPK membentuk Supreme Audit Institutions 20 (SAI 20).
Nota kesepahaman diharapkan menjadi landasan kuat untuk kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dengan BPK melalui pendekatan whole of government, serta dapat lebih menata dan memperkuat kerja sama untuk menghadapi tantangan, maupun memanfaatkan berbagai peluang internasional dalam rangka memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pencapaian tujuan bernegara.
Selain itu, penandatanganan Nota Kesepahaman menandakan bahwa mesin diplomasi akan terus berjalan dengan optimal di masa mendatang, tidak hanya melalui peningkatan kapasitas kinerja organisasi Kementerian Luar Negeri, namun juga melalui peran BPK secara langsung pada berbagai forum internasional.