Kepala Daerah di Wilayah Bencana Diminta Prioritas Terbitkan Dokumen Penduduk

Mendagri meminta Gubernur Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat segera menginstruksikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi untuk melakukan pemetaan kondisi layanan adminduk di kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Langkah tersebut mencakup pendataan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan serta identifikasi kebutuhan pendukung layanan.

Selain itu, para gubernur diminta mengajukan kebutuhan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) guna menggantikan dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak. Perkembangan pelaksanaan layanan darurat juga diwajibkan untuk dilaporkan secara berkala kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Dukcapil.

Sementara itu, bupati dan wali kota di wilayah terdampak diminta memastikan Dinas Dukcapil kabupaten/kota bergerak cepat dalam menerbitkan dokumen kependudukan yang bersifat prioritas. Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan secara menyeluruh tanpa permohonan dan disalurkan melalui RT, desa, atau kelurahan; KTP-el yang diterbitkan berdasarkan permohonan; serta Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun, serta tidak mensyaratkan dokumen pendukung yang hilang, rusak, atau tidak dapat disertakan akibat bencana,” tegas Mendagri.

Mendagri juga menginstruksikan seluruh gubernur serta bupati dan wali kota di Indonesia untuk mengerahkan Dinas Dukcapil di daerah yang tidak terdampak bencana agar memberikan dukungan kepada wilayah terdampak. Bentuk dukungan tersebut meliputi bantuan tenaga, fasilitas, hingga pendampingan teknis.

Para kepala daerah juga diminta menjalin koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat pengurusan dokumen masyarakat lainnya yang hilang atau rusak, seperti surat kendaraan bermotor, sertifikat tanah, serta ijazah sekolah atau perguruan tinggi. 

Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan secara cepat, mudah, dan tanpa biaya. Mendagri menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam layanan adminduk, terlebih dalam situasi darurat bencana, sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi warganya. Surat edaran tersebut turut ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.