Kepala Daycare Little Aresha Dituntut 10 Tahun, Kemen PPPA: Kami Apresiasi

Arifah berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam memutus perkara yang menyeret kepala daycare tersebut. Menurut dia, putusan pengadilan harus memberikan keadilan bagi anak-anak korban sekaligus mencegah kasus serupa terulang.

“Kami berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang setimpal sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum harus melindungi hak anak, memberikan keadilan bagi korban, dan mencegah pelanggaran serupa kembali terjadi,” ujar Arifah.

Selain tuntutan penjara dan denda, JPU meminta Anita membayar restitusi sebesar Rp425.055.436,60 kepada 83 anak korban. Kemen PPPA mendukung pemenuhan hak ganti rugi tersebut, termasuk melalui penyitaan aset pelaku jika diperlukan dan dimungkinkan berdasarkan hukum.

“Anak-anak korban berhak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Kami berharap hak restitusi mereka terpenuhi sesuai ketentuan hukum,” kata Arifah.

Arifah mengingatkan penyelenggara daycare agar tidak menyalahgunakan kepercayaan orangtua dan memastikan lingkungan pengasuhan bebas dari kekerasan maupun penelantaran.

“Daycare harus menjadi tempat yang aman bagi anak, bukan tempat yang membahayakan mereka. Kami mengajak seluruh penyelenggara layanan pengasuhan untuk memenuhi hak anak dan mencegah segala bentuk kekerasan maupun penelantaran,” kata Arifah.

Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, mencuat pada April 2026. Perkara ini menyeret sejumlah pihak, termasuk kepala sekolah, ketua yayasan, dan para pengasuh. Sebanyak 11 pengasuh sebelumnya dituntut lima tahun penjara, sedangkan Ketua Yayasan Aresha Indonesia Center, Diyah Kusumastuti, dituntut 10 tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, anak-anak yang dititipkan di daycare tersebut diikat, dicubit, hingga dipukul oleh para pengasuh daycare tersebut.