Ketua Dewan Pers: Penguasa Itu Sensitif Saat Dikritik
- Belum pernah mendapat telepon dari penguasa terkait pemberitaan media massa Meski demikian, Komaruddin mengaku, hingga kini belum pernah menerima komplain secara langsung dari penguasa terkait pemberitaan media massa.
- Kritik merupakan hal biasa pada negara yang menganut sistem demokrasi Komaruddin menegaskan, dalam sistem demokrasi, kritik adalah hal yang wajar. Keberadaan media berfungsi sebagai kontrol sosial dan pengawas kebijakan pemerintah.
- Kritik bukan untuk dihabisi Dalam kesempatan itu, Komaruddin menyoroti pembahasan yang sedang ramai terkait pengaturan media melalui undang-undang penyiaran. Kritik harus dijadikan bahan evaluasi
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, mengungkapkan fenomena menarik di balik hubungan antara penguasa dan kritik publik. Menurutnya, dalam berbagai pengalaman dan pengamatan, penguasa umumnya sensitif saat mendapatkan kritik, terutama yang datang dari media massa.
Ia mengatakan, rasa tidak nyaman para penguasa terhadap kritik adalah sesuatu yang manusiawi, meskipun dalam negara demokrasi seharusnya kritik justru menjadi bagian penting dari sistem pengawasan kekuasaan.
“Semua penguasa itu sensitif kalau dikritik. Bahkan saya sendiri, kalau menjadi penguasa, mungkin juga akan merasa seperti itu,” ujar Komaruddin dalam program Real Talk with Uni Lubis by IDN Times di Studio IDN Times, Jakarta, Senin (21/7/2025).
1. Belum pernah mendapat telepon dari penguasa terkait pemberitaan media massa
Meski demikian, Komaruddin mengaku, hingga kini belum pernah menerima komplain secara langsung dari penguasa terkait pemberitaan media massa.
“Belum ada, sejauh ini belum ada penguasa yang menelepon saya soal komplain media,” ucap dia.
2. Kritik merupakan hal biasa pada negara yang menganut sistem demokrasi
Komaruddin menegaskan, dalam sistem demokrasi, kritik adalah hal yang wajar. Ia mengingatkan, keberadaan media bukan semata untuk menyebarkan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial dan pengawas kebijakan pemerintah.
“Para pendiri republik kita dan semua teori demokrasi sepakat, penguasa itu perlu ditemani kritik. Karena tanpa kritik, kekuasaan bisa menyimpang,” kata dia.
3. Kritik bukan untuk dihabisi
Dalam kesempatan itu, Komaruddin menyoroti pembahasan yang sedang ramai terkait pengaturan media melalui undang-undang penyiaran. Komaruddin memperingatkan agar tidak terjadi pembungkaman kebebasan pers lewat aturan yang justru tidak berpijak pada Undang-Undang Pers.
“Kritik itu bukan untuk dihabisi, tapi justru dijadikan bahan evaluasi. Kalau bukan pressure, bukan press. Pers itu harus memberi tekanan sehat bagi pemerintah,” ujar dia.
Dewan Pers, menurut Komaruddin, memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, media, dan pemerintah. Ia menegaskan, pers adalah mitra pemerintah sekaligus medium masyarakat untuk menyampaikan kritik dan kontrol terhadap kebijakan.
“Pers adalah mitra, bukan musuh pemerintah. Kalau ada kritik yang benar, dengarkan. Kalau fitnah, silakan ke pengadilan. Tapi jangan kriminalisasi media,” imbuhnya.
