Ketua DPR Puan Minta PTM 100 Persen Dievaluasi, Kenapa?

04 Jan 2022, 06:01 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi. Apalagi, kata dia, saat ini tengah muncul ancaman COVID-19 varian Omicron.

"Kami meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan masukan sejumlah ahli yang keberatan dengan pelaksanaan PTM 100 persen mengingat Omicron sedang merebak," kata Puan dikutip dari ANTARA, Senin (3/1/2022).

Ia menilai PTM 100 persen perlu dievaluasi hingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak telah merata.

1. Puan sebut para ahli belum merekomendasikan PTM 100 persen

Ilustrasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dasar. (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)

Pernyataan Puan ini merespons sejumlah daerah mulai menerapkan PTM 100 persen. Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 yang memperbolehkan daerah dengan status PPKM Level 1 dan Level 2 menerapkan PTM 100 persen.

Puan pun meminta pemerintah mempertimbangkan saran para ahli yang merekomendasikan agar PTM 100 persen tidak dilaksanakan saat ini.

"Tidak semua sekolah memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai untuk menunjang PTM 100 persen. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek kesiapan sekolah masing-masing sehingga penerapan kebijakan tersebut sebaiknya tidak digeneralisasi," ujarnya.

2. Puan minta pemerintah fokus vaksinasi anak

(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Puan menilai PTM 100 persen memiliki risiko untuk anak, terutama anak usia 6-11 tahun. Menurut dia, lebih baik kebijakan pemberlakuan PTM 100 persen dievaluasi sampai capaian vaksinasi COVID-19 anak usia sekolah selesai dilakukan.

"Lengkapi vaksinasi terlebih dahulu sambil memantau kesiapan tiap-tiap sekolah, baru setelahnya diputuskan apakah sekolah sudah siap melaksanakan PTM 100 persen," katanya.

Puan menilai lebih baik pemerintah fokus terhadap percepatan vaksinasi anak. Pemerintah juga diminta tidak terburu-buru melakukan PTM 100 persen karena keselamatan anak-anak harus menjadi yang utama.

3. Sekolah harus memfasilitasi anak yang tidak ikut PTM

Ilustrasi siswa belajar teknologi dari rumah (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Dia menekankan pentingnya kehati-hatian pemangku kebijakan terkait PTM. Termasuk, kata Puan, dalam hal pengawasan penerapan protokol kesehatan.

"Karena itu pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan setiap aspek kesiapan, termasuk penerapan protokol kesehatan, sudah dipatuhi sekolah di seluruh daerah," katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan sekolah harus memfasilitasi anak untuk belajar daring apabila orang tuanya tidak mengizinkan untuk mengikuti sekolah tatap muka.

"Saya menilai sekolah tetap memerlukan persetujuan orang tua untuk melakukan sekolah tatap muka karena pertimbangan orang tua berbeda-beda, dan seharusnya sekolah mengakomodir apabila masih ada orangtua yang takut mengirimkan anaknya melakukan PTM," ujarnya.

Puan memahami anak mengalami cognitive learning loss setelah hampir dua tahun melakukan pembelajaran jarak jauh karena pandemik COVID-19. Namun, menurutnya persoalan tersebut bisa diatasi dengan metode pembelajaran yang inovatif.