Pramono Layangkan SP Tujuh Bangunan Lahan Aset Pemprov DKI di Jaktim
Gubernur DKI Pramono Anung akan mengirim surat peringatan bertahap kepada penghuni tujuh bangunan di aset Dispora seluas 15 ribu meter persegi di Batu Ampar, Jakarta Timur.
Pemprov DKI menyatakan bangunan permanen tersebut didirikan tanpa izin di lahan Dispora; bila peringatan tidak dipatuhi, tindakan penertiban akan dilakukan.
Seluruh izin pembangunan dicabut setelah satu PBG dipakai untuk membangun tujuh rumah. Bangunan berada dalam klaster yang menguasai sebagian lahan, sementara sisanya kosong dan empang.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Pramono Anung akan melayangkan surat peringatan kepada sejumlah penghuni yang mendirikan bangunan di lahan milik Pemprov DKI di Jalan Mangga RT 02/03 Kelurahan Batu Ampar, Jakarta Timur.
Pramono menegaskan sebanyak tujuh bangunan milik warga berdiri di aset milik Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta. Lahan tersebut memiliki luas 15 ribu meter persegi.
"Kami memutuskan untuk memberikan peringatan 1, 2, 3. Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan," tegas Pramono di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).
1. Bangunan berdiri tanpa izin
Ilustrasi bangunan liar. IDN Times/Aji Pramono mengatakan keputusan tersebut dilakukan Pemprov DKI karena mereka telah memasuki lahan bahkan mendirikan bangunan lahan milik Diaspora tanpa izin.
"Karena ini sudah sangat mengganggu. Mereka masuk di ruang atau halaman ataupun tanah yang dimiliki oleh Dispora tanpa izin sama sekali, membangun unit, 7 rumah permanen lah, cukup lumayan sebenarnya, dan saya setuju untuk segera ditindaklanjuti," tegasnya
2. Pemprov DKI cabut tujuh izin bangunan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (11/11/2026)/ (Humas Pemprov DKI) Pramono menjelaskan, awalnya terdapat satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang digunakan sebagai dasar pembangunan enam bangunan lainnya hingga total menjadi tujuh bangunan. Namun, Pemprov DKI telah memutuskan untuk mencabut seluruh izin tersebut.
"Jadi awalnya ada satu PBG yang digunakan untuk membangun enam lainnya menjadi tujuh, tetapi kita sudah putuskan semuanya dicabut. Jadi mereka tidak punya izin untuk itu dan kita akan segera mengambil tindakan," ujarnya.
3. Bangunan berupa klaster
Ilustrasi perumahan baru yang ada di Kota Batam (IDN Times/Putra Gema Pamungkas) Sementara itu, Camat Kramat Jati, Kamal menambahkan, tujuh rumah tersebut berada di Jalan Baru Ampar dan dibangun di atas lahan milik Dispora yang dikuasai pengembang dalam bentuk klaster perumahan.
Menurutnya, tidak seluruh lahan telah dibangun dan sebagian masih berupa lahan kosong maupun empang.
"Dikuasai oleh klaster dan sudah didirikan beberapa, tapi tidak semuanya. Sementara (ada) juga sudah menjadi empang," pungkasnya.
