Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti ketimpangan layanan pendidikan di Jakarta kembali khususnya kesejahteraan guru, masih jauh dari memadai.
Ia menegaskan, perbedaan dukungan antara sekolah negeri dan swasta sangat mencolok. Menurut Khoirudin, pendapatan guru swasta kerap di bawah gaji petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
“Gaji guru swasta sangat dan bergantung pada kemampuan masyarakat,” ujar Khoirudin dalam keterangan, Senin (30/3/2025).
Ia menggambarkan, sekolah negeri dapat dukungan penuh oleh pemerintah, mulai dari lahan, bangunan, hingga gaji guru.
Sebaliknya, sekolah swasta harus membiayai operasional secara mandiri dengan fasilitas terbatas.
Menurut Khoirudin, pemerintah memang telah memberikan gaji yang layak bagi guru di sekolah negeri. Namun kondisi guru swasta masih jauh dari standar tersebut.
“Guru swasta tidak memiliki standar. Ini menjadi PR kita bersama, terutama jajaran DPRD, untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” ucapnya.
Kondisi tersebut, menurut Khoirudin, tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam pendidikan. Negara memiliki tanggung jawab memastikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga.
“Semua warga bayar pajak. Layanan pendidikan tidak boleh dibeda-bedakan,” tegas dia.
Karena itu, ia mendorong pembentukan kebijakan yang lebih berpihak untuk mengurangi kesenjangan, termasuk peningkatan dukungan bagi sekolah swasta dan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Guru adalah pahlawan karena dengan keikhlasan dan ketulusan, mereka telah memberikan sumbangsih terbaik untuk mendidik generasi muda sebagai pengisi ruang kehidupan di masa depan. Semua yang berhasil hari ini adalah berkat jasa guru. Saya, sebagai Ketua DPRD, juga berdiri di posisi ini karena jasa para guru,” kata Khoirudin