Ketua DPRD: Pembelian Lahan yang Diusut KPK atas Persetujuan Anies

19 Mar 2021, 09:28 WIB

Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi, Anies dan Prasetyo Edi (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa pembelian lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur merupakan keputusan Gubernur Anies Baswedan. Saat ini pembelian tanah oleh PD Pembangunan Sarana Jaya itu tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pras mengatakan pembelian lahan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019. Kepgub itu memutuskan pencairan PMD untuk Sarana Jaya pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 800 miliar.

"Uang Rp 800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah," jelasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (19/3/2021).

1. Anies Baswedan tandatangani keputusannya, seharusnya tahu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Polda Metro Jaya. (Dok.Humas Pemprov DKI Jakarta)

Di dalam Kepgub yang ditandatangani Anies tu, Pras mengatakan bahwa Perumda Sarana Jaya wajib memberikan laporan secara rutin setiap tiga bulan kepada Anies. Kemudian, jika terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan, BUMD yang ditugaskan juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

"Jadi sudah seharusnya Gubernur Anies Baswedan mengetahui persoalan ini," ujarnya.

2. KPK tak tutup kemungkinan panggil Anies Baswedan

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Sebelumnya, KPK mengungkapkan tidak menutup kemungkinan memanggil Anies. Sebab, segala informasi dari berbagai pihak dibutuhkan untuk penyelidikan kasus ini

"Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat yang merasakan kemudian yang mengetahui secara peristiwa ini kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin tentu nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 15 Maret 2022.

3. Anies dan Riza Patria siap dipanggil KPK

Gubernur dan Wagub DKI Jakarta, Anies dan Riza Patria (Instagram/@aniesbaswedan)

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya termasuk Anies siap apabila harus dipanggil KPK. Namun, menurutnya, lembaga antirasuah itu tetap harus mengikuti aturan yang ada.

"Semua warga negara siap, tapi kan harus ada aturannya. Tentu KPK sangat profesional,” kata Riza di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 17 Maret 2021.