Ketua Komisi III DPR Klaim Era Prabowo Lebih Demokratis Dibanding Dulu

Meski draf RUU Perampasan Aset belum diungkap, tetapi Habiburokhman menjamin aturan itu tidak akan disalahgunakan terhadap lawan-lawan politik.

"Kita harus berpikir bukan sebagai pemegang kekuasaan tetapi ada di posisi rakyat yang lemah. Ada oposisi yang mungkin berseberangan, itu sebabnya kami minta masukan kepada semua," kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, turut menimpali pernyataan Habiburokhman. Dia mengaku sebagai anggota parlemen serba salah ketika membahas suatu undang-undang.

Politisi Partai Nasional Demokrat itu meyakini seandainya RUU Perampasan Aset disahkan pada 15 Desember 2026, tidak akan bisa memuaskan keinginan berbagai pihak.

"Tapi, setelah diketok 15 Desember, sore atau keesokan harinya pasti ribut lagi. Jangan sampai setelah ini diketok, lalu menuntut hal-hal lain," kata Sahroni.

Sahroni juga menggarisbawahi RUU Perampasan Aset digodok untuk memberantas koruptor sehingga dia akan berusaha agar aturan tersebut tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

"Kami gak ingin bahwa apa yang telah kami usahakan, apa yang telah kami upayakan ini intinya adalah punya komitmen sama-sama. Memberantas koruptor itu pasti, tapi jangan melakukan kesewenang-wenangan. Jangan akhirnya perampasan aset menjadi abuse of power dari aparat penegak hukum yang ada. Kami gak ingin itu," ujar Sahroni.

Dia pun mendorong pakar dan ahli hukum yang diundang untuk ikut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) memberikan masukan kepada anggota Komisi III DPR dan menyosialisasikannya ke publik.

"Jadi, tidak ada kesan seolah-olah pemerintah antikritik. Pemerintah tak ingin melakukan hal-hal kebaikan. Upaya pemerintahan Pak Presiden dilakukan sebaik-baiknya walaupun banyak kekurangan yang dihadapi. Maka, itu yang harus diperbaiki. RUU Perampasan Aset ini pedomannya satu yakni memberantas koruptor," ujar dia.

Sementara, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengaku mendukung keberadaan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, bukan berarti isi dokumen yang saat ini sedang digodok di DPR diterima begitu saja. Undang-undang tersebut nantinya diuji bukan dari niat orang yang menyusun, tapi dari desainnya.

Niat baik, kata Sudirman, bisa berubah tiap lima tahun. Namun dia mewanti-wanti pasalnya bisa bertahan puluhan tahun jika isinya tidak direvisi atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Poin pertama yang jadi catatan Sudirman mengenai akses bagi publik kepada dokumen yang sedang digodok di parlemen. Dia mengapresiasi komitmen politik yang belakangan muncul, tapi dokumennya berupa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan naskah akademik masih sulit dicari.

"Publik masih sulit dapat naskah lengkapnya (RUU Perampasan Aset), apalagi naskah akademiknya. Ini agak janggal menurut saya," kata Sudirman kepada IDN Times, Kamis (3/9/2026).

Dia menilai, apabila dalam proses penyusunannya saja belum terbuka, maka semakin sulit meyakinkan orang bahwa hasilnya nanti jadi alat pemberantasan korupsi. Padahal, ukuran partisipasi bermakna sudah jelas sesuai ketentuan MK.

"MK mewajibkan ada hak untuk didengar, hak dipertimbangkan, dan hak mendapat penjelasan. Sejauh ini jejaknya belum kelihatan," ujar dia.

Dia pun tak ingin terburu-buru menyimpulkan hal itu disengaja untuk ditutupi. Namun, menurut dia, keterbukaan adalah cara paling mudah agar RUU tersebut punya legitimasi.