Ketua KPK Kritik Wilayah Bebas Korupsi di Kementerian dan Lembaga

Yogyakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengkritik adanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di sejumlah kementerian dan lembaga. Menurut dia, banyak pihak yang memaknai status WBK hanya simbol.

"Jangan dikonotasikan kalau ada tulisan WBK, berarti di situ tidak boleh korupsi, sehingga cari tempat lain. Itu keliru!," ujar Setyo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Setyo pun meminta dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), untuk merumuskan pemaknaan ulang WBK. Tujuannya agar lebih substansial dan menyentuh aspek integritas aparatur.

“WBK harus menjadi pengingat yang masuk ke dalam sanubari kita, bukan hanya plang yang dipasang," ujarnya.

Setyo mengingatkan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia harus dimaknai sebagai gerakan nyata, bukan sekadar acara tahunan yang seremonial. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan Hakordia sebafai momentum pengingat melawan korupsi.

"Pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri. Kekuatan terbesar justru ada pada kolaborasi. Pemerintah Pusat dan Daerah, lembaga penegak hukum, APIP dan lembaga pengawas, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil harus bergerak dalam satu arah, berdasarkan data yang sama, dan saling menguatkan," ujar Setyo.