Pimpinan KPK Dicecar Komisi III DPR soal OTT di Lapas Sukamiskin

Arsul menyebutkan penangkapan Kalapas Sukamiskin melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK perlu dipertanyakan. Ia bertanya, apakah penangkapan kalapas tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah atau tidak.

"Jadi, apakah seorang kalapas itu termasuk dalam pengertian dalam penyelenggara negara? Penyelenggara negara itu kan kalau di UU KPK mengerucut pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas KKN. Di Pasal 2 disebutkan siapa penyelenggara negara itu," kata Arsul, Senin (23/7).

Baca Juga: FOTO: Ini Perlengkapan 'Mewah' Hasil Sidak di Lapas Sukamiskin

Mendengar pertanyaan dari Arsul, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan sebelum melakukan penindakan terhadap Kalapas Sukamiskin, KPK telah melakukan pembahasan apakah hal itu masuk ranah mereka atau tidak.

"Terus terang kami sudah membahasnya dengan ketat, dan kita telah melihat UU Pemasyarakatan dan Pasal 8 ayat 1 itu jelas dikatakan, bahwa petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan pengamanan," kata Laode.

Setelah melakukan pembahasan ketat melalui UU Pemasyarakatan tersebut, KPK pun memutuskan kalapas adalah salah satu penegak hukum. Sehingga, KPK memiliki wewenang menindak terhadap suap yang diberikan kepada Kalapas Sukamiskin.

"Jadi, karena dia adalah penegak hukum, maka KPK mempunyai kewenangan melakukan itu. Jadi saya pikir itu perlu kami perhatikan bersama," kata Laode.

Semoga DPR tidak menyulitkan penindakan kasus korupsi di Lapas Sukamiskin ya guys.

Baca Juga: Jero Wacik: Saya Tak Punya Saung dan AC di Lapas Sukamiskin