KI DKI: Kekuatan Fraksi Berpotensi Hambat Demokrasi Substantif

Harry mengatakan, fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah atau check and balance hanya dapat berjalan secara optimal jika proses di parlemen berlangsung terbuka.

"Fraksi memang bagian dari partai, tetapi anggota dewan yang duduk di AKD dipilih rakyat. Mereka memperjuangkan aspirasi warga, bukan sekadar menjalankan tugas partai," katanya.

Menurut Harry, kuatnya posisi fraksi berpotensi membuat anggota DPR maupun DPRD lebih mempertimbangkan arah kebijakan partai ketika menjalankan tugasnya. Kondisi tersebut, kata dia, dapat membuat aspirasi masyarakat berisiko tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Harry juga menilai sistem tersebut membuat masyarakat seolah-olah telah sepenuhnya terwakili hanya karena telah memilih anggota DPR atau DPRD.

Ia berpandangan, fraksi seharusnya tidak menjadi pihak yang terlalu menentukan sikap anggota parlemen ketika menjalankan tugas di AKD. Dengan begitu, anggota dewan dinilai dapat lebih leluasa menyampaikan aspirasi masyarakat.

Menurut Harry, anggota parlemen juga tidak seharusnya merasa tertekan ketika memiliki pandangan berbeda dalam menjalankan fungsi legislasi maupun pengawasan.

"Saatnya mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sistem ini di parlemen seluruh tingkatan dan wilayah di Indonesia. Ini akan sangat berarti dan berdampak positif bagi demokrasi yang substantif," ujarnya.

Untuk memperkuat keterbukaan, Harry mendorong fraksi dan AKD menyampaikan agenda serta hasil rapat secara berkala. Selain itu, parlemen perlu menyediakan kanal informasi yang mudah diakses masyarakat dan melayani permohonan informasi publik sesuai ketentuan. Ia juga meminta ruang partisipasi masyarakat diperluas sehingga warga dapat memberikan masukan terhadap proses kerja parlemen.

Warga yang permintaan informasinya tidak dipenuhi, dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi melalui KI DKI Jakarta.