Kisah KPK dan Praperadilan di Indonesia

Dalam pasal 83 KUHAP menentukan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun hal ini pengecualian apabila putusan praperadilan itu menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka hal itu dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi.

Sementara dalam Pasal 45A UU Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa salah satu perkara yang tidak boleh diajukan kasasi adalah putusan praperadilan. Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan keputusan No. 65/PUU-IX/2011 yang menyatakan aturan hak banding atas keputusan praperadilan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga diputuskan bahwa putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap.

Walaupun kalah, KPK sebenarnya masih bisa menjerat para koruptor dengan bukti baru. Hal inilah yang juga pernah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap La Nyalla Mattaliltti. 

Opsi tersebut nampaknya juga akan dilakukan oleh KPK dalam kasus e-KTP ini. "Walaupun praperadilan bilang penetapan tersangka atas Setya Novanto tidak sah, tapi kami punya kewenangan untuk membuat sprindik baru," kata anggota Biro Hukum KPK, Evi Laila Kholis. 

Menaril ditunggu, apakah KPK akan benar-benar kembali menjerat Setya Novanto. Atau sebaliknya, mereka akan berhenti. Jika itu terjadi, maka kesan bahwa praperadilan adalah senjata andalan para koruptor akan makin sahih.