KLB Demokrat Ditolak, AHY: Banyak Orang di Politik Cari Jalan Pintas

31 Mar 2021, 16:21 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara. Menurut dia, memperjuangkan demokrasi tidaklah mudah, karena banyak orang yang memilih jalan pintas.

"Tidak sedikit orang-orang yang berusaha mencari shortcut, jalan pintas, menjalankan segala cara, menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pembegalan dan perampokan partai politik dengan cara-cara yang tidak etis, ilegal, dan inkonstitusional," kata AHY dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Agus Yudhoyono, Rabu (31/3/2021).

1. AHY sebut bangun partai butuh kerja keras, keringat dan air mata

Default Image IDN

Menurut AHY, jalan memperjuangkan demokrasi memang tidak mudah. Apalagi dalam membangun partai, dibutuhkan kerja keras, keringat, air mata, hingga kegigihan dan kesabaran. Sementara, kata dia, kemajuan teknologi menjadi ancaman politik tersendiri.

"Juga terus membayangi demokrasi kita, di mana kebohongan yang diulang-ulang bisa dipercaya oleh sebagian masyarakat, menjadi kebenaran yang baru, misalnya ada upaya-upaya untuk merekayasa opini publik terkait legalitas partai," ucapnya.

"Dan juga upaya memanipulasi sejarah pendirian Partai Demokrat. Untuk itu, sesulit apapun mari kita terus memperjuangkan kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab di negeri ini," sambung AHY.

2. AHY tegaskan tak ada dualisme kepemimpinan Partai Demokrat

Default Image IDN

Terkait keputusan pemerintah itu, AHY juga turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Atas keputusan tersebut, dia menegaskan tidak ada dualisme di dalam partainya.

"Saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono," kata AHY.

Atas keputusan pemerintah itu, AHY pun menerima keputusan tersebut. Menurutnya, hal itu adalah kabar baik bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air.

"Alhamdulillah, dalam kasus ini hukum telah ditegakan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," ucap suami Annisa Pohan itu.

3. Kemenkumham tolak sahkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak mengesahkan kepengurusan yang dihasilkan dari Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret 2021. Hal itu lantaran masih ada kelengkapan dokumen yang belum dilengkapi oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko.

"Masih belum ada kelengkapan dokumen perwakilan DPD, DPC, dan tidak disertai mandat dari Ketua DPC dan DPD Partai Demokrat," ujar Yasonna ketika memberikan keterangan pers pada Rabu (31/3/2021) secara virtual.

"Dengan demikian permohonan KLB untuk diakui kami tolak," kata Menteri dari PDI Perjuangan itu.

Yasonna menjelaskan pihaknya menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2020 yang selama ini terdaftar di Kemenkum HAM. Dengan demikian, kata dia, bila masih ada ketidakpuasan, ia mempersilakan agar Demokrat kubu Moeldoko mengajukan gugatan ke pengadilan.