Paviliun Indonesia di COP31 UNFCCC di Antalya, Turki (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Selain itu, produk yang dihasilkan industri juga perlu dirancang agar mudah didaur ulang. Menurut dia, produk sekali pakai atau single-use memiliki nilai ekonomi yang rendah sehingga tidak mudah masuk ke dalam rantai daur ulang.
Karena itu, pemerintah perlu membangun regulasi yang mendorong penggunaan material daur ulang dalam proses produksi. Rosa mengatakan, Kementerian Perindustrian dan Bappenas juga terlibat dalam penyusunan kebijakan serta peta jalan ekonomi sirkular.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah kewajiban penggunaan recycle content atau kandungan material daur ulang dalam produk industri. Pemerintah juga dapat memberikan insentif, misalnya berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan tersebut.
"Kalau recycle content-nya, taruhlah 10 persen saja dari sebuah barang, pajaknya bisa mungkin berkurang dan sebagainya. Ekosistem semua itu harus dibangun," kata dia.
Rosa juga menyoroti pentingnya penguatan sektor informal dalam rantai pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitiannya, sekitar 85 persen bahan baku perusahaan daur ulang justru berasal dari sektor informal.
Kondisi tersebut menunjukkan pengumpulan sampah melalui fasilitas formal di masyarakat masih perlu diperkuat. Pemerintah, kata dia, perlu mengoptimalkan keberadaan bank sampah, tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R), hingga pusat pengumpulan sampah (collection center).
"Artinya, kita belum juga bisa membangun secara optimal collection center yang ada di masyarakat. Kita harus menggerakkan bank sampah, TPS 3R, dan sebagainya," kata dia.