Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

JustCOP Kritik Pidato Hashim di COP31, Dinilai Abaikan Keadilan Iklim

4 min read
JustCOP Kritik Pidato Hashim di COP31, Dinilai Abaikan Keadilan Iklim
Hashim S. Djojohadikusumo (IDN Times/Ervan)
  • JustCOP mengkritik pidato Hashim di COP31 karena dinilai belum mencerminkan keadilan iklim, meski pemerintah menekankan aksi iklim selaras dengan pembangunan ekonomi, pangan, energi, dan kesejahteraan.

  • Koalisi menyoroti masyarakat adat, pesisir, dan penjaga hutan yang belum diakui sebagai pemegang hak, serta belum menerima pendanaan iklim langsung untuk melindungi ruang hidup dan ekosistem.

  • JustCOP menilai mekanisme kredit karbon dan ekspansi PLTU captive bagi industri nikel berisiko memperparah deforestasi serta ketergantungan batu bara, sehingga mendesak transisi energi terbarukan yang adil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) mengkritik pidato Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Hashim Djojohadikusumo. Pidato yang disampaikan saat pembukaan Paviliun Indonesia di Antalya, Turki, pada 9 November 2026 itu dinilai belum mencerminkan keadilan iklim bagi masyarakat terdampak.

Dalam pidatonya, Hashim menyampaikan tekad Indonesia untuk mengubah ambisi iklim menjadi tindakan nyata. Dia juga menekankan bahwa aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat.

Namun, JustCOP menilai pemerintah masih menganut mekanisme pasar untuk memitigasi krisis iklim dan belum mengakui peran masyarakat adat serta komunitas lokal sebagai penjaga ekosistem.

  1. 1. Masyarakat pesisir belum mendapatkan hak mengelola ruang hidupnya

    JustCOP Kritik Pidato Hashim di COP31, Dinilai Abaikan Keadilan Iklim
    Perempuan Suku Laut sedang mencari ikan di pesisir Bintan Timur (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

    Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Fikerman Saragih, menilai pidato Hashim bertentangan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Menurut dia, masyarakat pesisir selama ini lebih sering dilihat sebagai pelaksana konservasi, bukan sebagai pemegang hak utamanya. Akibatnya, mereka harus menyesuaikan diri dengan standar konservasi pemerintah, bahkan mereka sulit mendapat kebebasan dalam menjaga ekosistem di ruang hidupnya sendiri.

    Fikerman mencontohkan masyarakat pesisir Sulawesi Utara yang tidak lagi mampu mengelola ekosistem mangrove karena wilayah tersebut diklaim masuk dalam kawasan Taman Nasional Bunaken. Selain itu, pembangunan tanggul laut dari Banten hingga Jawa Timur juga merampas penghidupan pembudidaya ikan dan petambak garam tradisional.

    “Konservasi terbaik mensyaratkan kemampuan masyarakat mempertahankan ruang hidup, merdeka mengakses sumber daya dan melanjutkan penghidupan di tengah krisis iklim,” kata Fikerman, dikutip dari siaran pers, Senin (16/11/2026).

    Agenda konservasi juga menimbulkan konflik di sejumlah hutan. Data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia menunjukkan, 70 persen tutupan hutan saat ini berada di wilayah adat dan kelola rakyat. Namun, nasib masyarakat seolah terabaikan dan ruang ekologi semakin kritis karena solusi palsu yang terus dipaksakan.

  2. 2. Pendanaan iklim dinilai belum mengalir kepada masyarakat penjaga hutan

    Masyarakat bertani kopi di kawasan penyangga hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Cara ini dinilai efektif untuk menjaga kawasan hutan. (IDN Times/Prayugo Utomo)
    Masyarakat bertani kopi di kawasan penyangga hutan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Cara ini dinilai efektif untuk menjaga kawasan hutan. (IDN Times/Prayugo Utomo)

    Selanjutnya, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI Indonesia, Uli Arta Siagian, juga menilai pemerintah belum memberikan pengakuan terhadap aksi masyarakat dalam mengadaptasi dan memitigasi krisis iklim.

    Salah satu persoalannya terlihat dari pendanaan iklim yang dinilai tidak mengalir langsung kepada komunitas penjaga hutan. Uli menyebut, masyarakat yang selama ini menjaga ekosistem justru belum mendapatkan manfaat pendanaan yang semestinya mereka terima.

    “Ketika orang membicarakan soal pendanaan iklim, uang itu tidak pernah sampai kepada mereka yang menjaga. Uang justru mengalir kepada mereka yang merusak,” kata Uli.

  3. 3. Kredit karbon dinilai berpotensi memperparah deforestasi

    Orangutan Sumatra adalah satwa yang masuk dalam daftar terancam punah, karena deforestasi hingga perburuan. (IDN Times/Prayugo Utomo)
    Orangutan Sumatra adalah satwa yang masuk dalam daftar terancam punah, karena deforestasi hingga perburuan. (IDN Times/Prayugo Utomo)

    Dalam pidatonya di COP31, Hashim menyebut sumber daya karbon Indonesia sebagai salah satu solusi untuk menghadapi krisis iklim. Sebagian potensi tersebut berasal dari hutan hujan tropis yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah sangat besar.

    Namun, JustCOP menilai bisnis karbon berpotensi mendorong pembukaan lebih banyak konsesi karbon yang dapat memperparah deforestasi.

    Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan mekanisme pasar karbon sebagai andalan penanganan krisis iklim.

    “Sumber daya karbon tak lagi relevan dijadikan andalan untuk mengatasi krisis iklim. Cara paling jitu dan efektif memangkas emisi melalui sektor energi adalah melalui pengembangan energi terbarukan,” ujar Agung.

  4. 4. Ketergantungan industri nikel terhadap batu bara bertentangan dengan transisi energi

    Ilustrasi Tambang Nikel.
    Ilustrasi Tambang Nikel. (IDN Times/Anjani Asra)

    Agung juga mempersoalkan ketergantungan industri nikel terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive.

    Padahal, pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp pada 2029 untuk mempercepat transisi energi. Di sisi lain, PLTU captive masih memasok listrik secara langsung ke pabrik dan kawasan industri, termasuk smelter nikel.

    Kapasitas PLTU captive yang sudah beroperasi mencapai 19,3 GW dan berpotensi melampaui 31 GW. Jika tidak diredam, ekspansi PLTU captive tersebut membuat industri terus bergantung pada batu bara meskipun kapasitas energi terbarukan bertambah.

    CERAH mendesak pemerintah menghentikan proyek pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan mengubah komitmen iklim menjadi langkah nyata bagi industri yang lebih bersih serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

    Sementara itu, Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, menilai cita-cita keadilan iklim belum tercermin dalam pidato Hashim. Menurut dia, pemerintah perlu mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat sekaligus melindungi kepemimpinan, pengetahuan tradisional, dan ruang hidup mereka.

    “Sudah saatnya pemerintah mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat. Pengakuan itu harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kepemimpinan, pengetahuan tradisional dan ruang hidup masyarakat. Keadilan iklim harus tegak di Indonesia,” kata Giorgio.

Related Articles

See More