Koalisi Masyarakat Datangi Polri, Tagih Proses Hukum Denny Indrayana

23 Jun 2025, 19:05 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Denny Indrayana saat menjawab dalil pemohon soal dugaan pelanggaran Pilkada OKU Selatan (Dok: Mahkamah Konstitusi)

Intinya sih...

Kritisi ketidakseriusan penyidik kepolisian
Soroti kerugian negara capai Rp32,09 miliar

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) mendatangi kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/6/2025). Mereka mempertanyakan proses hukum skandal dugaan korupsi payment gateway dengan tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana.

Ketua KMPHI, Faisal J Ngabalin, berharap Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo dapat memberikan atensi terhadap kasus yang telah mangkrak selama 10 tahun ini. Ia meminta, Polri dapat segera menahan Denny Indrayana pada momentum Hari Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025 nanti.

“Sesuai dengan momentum hari Bhayangkara, yang dilaksanakan pada tanggal 1 nanti, kami berharap agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa mengatensikan perkara payment gateway dan juga dan bisa menyelesaikan perkara payment gateway dan kemudian tersangka Denny Indrayana segera dilakukan penahanan,” kata dia.

1. Kritisi ketidakseriusan penyidik kepolisian

Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) mendatangi kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/6/2025) (dok. KMPHI)

Faisal mengatakan, mangkraknya penanganan skandal korupsi payment gateway dengan tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana merupakan bentuk ketidakseriusan dari penyidik kepolisian.

“Lebih jauh lagi muncul dugaan tebang pilih diskriminatif dalam skandal korupsi payment gateway mengingat Denny Indrayana merupakan mantan Wamenkumham,” kata dia.

2. Soroti kerugian negara capai Rp32,09 miliar

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana (dok istimewa)

Faisal mengingatkan, kerugian negara dalam kasus korupsi payment gateway ini sudah sangat jelas, yakni mencapai Rp32,09 miliar.

“Oleh karena itu kami koalisi masyarakat masih berkomitmen mengawal kasus ini hingga adanya klarifikasi dari institusi penegak hukum dalam hal ini Polri sebagai institusi yang menangani kasus skandal korupsi dengan tersangka eks Wamenkumham Denny Indrayana,” kata dia.

3. Penyebab kasus mandek dipertanyakan

Perwakilan Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) saat diterima penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya terkait kepastian penyelesaian dugaan kasus korupsi Payment Gateway dengan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana pada Senin (26/5/2025) (dok. KMPHI)

Sementara itu, Ketua Tim Hukum KMPHI, Rahmatullah Rorano Abubakar, mengatakan, kedatangan pihaknya ke Bareskrim Polri bertujuan untuk membuka Informasi tentang perkembangan skandal korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana.

“Dimulai sejak 2015 lalu, ini menjadi pertanyaan kami semua, kenapa sehingga kasus ini menjadi terkatung-katung. Oleh sebab itu kami berharap Mabes Polri melakukan tindakan, salah satunya bagian dari penegakan hukum, menuntaskan kasus ini,” kata dia.

Ia mengungkapkan, dalam kedatangannya tersebut, KMPHI juga telah melayangkan surat kepada Bareskrim Polri tentang kepastian penyelesaian skandal kasus korupsi tersebut.

“Agar citra Polri dalam penegakan hukum jangan sampai tercederai dari hal-hal seperti ini. Sekali lagi kami meminta kepada Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini,” ujar dia.

Sebelumnya, KMPHI telah diterima oleh penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan kepastian penyelesaian dugaan kasus korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana pada Senin (26/5/2025).

KMPHI sendiri sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polda Metro Jaya agar kasus korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp32,09 miliar dapat dituntaskan.