Koalisi Sipil Adukan Jajaran KPU ke DKPP Terkait Sewa Private Jet

Koalisi Masyarakat Sipil menganggap, jajaran KPU RI sebagai Teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu terhadap sejumlah prinsip.

"Dalam hal ini adalah kode etik penyelenggara pemilu khususnya terkait dengan prinsip kejujuran, kemudian prinsip proporsional, kemudian prinsip akuntabel, dan prinsip efisiensi. Menurut kami ada beberapa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar," ucap Ibnu.

"Hal ini kami dasarkan pada peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur hal-hal prinsip yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu," sambung dia.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkritis dalih KPU yang mengaku menyewa pesawat private jet untuk memantau logistik di daerah terpencil.

Padahal, berdasarkan penelusuran, pesawat jet disewa dengan tujuan perjalanan ke kota besar.

"Dari pemantauan dari tren Asia ditemukan banyak pelintasan yang itu adalah ke kota-kota besar misalkan ke Bali, Makassar dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut," beber Ibnu mengaskan.

Sementara, Peneliti dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono menuturkan, aduan ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan ke KPK beberapa waktu lalu.

KPU dinilai gagal dalam mengidentifikasi kebutuhan dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk monitoring logistik.

Terlebih, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dijelaskan bahwa ada batasan-batasan tertentu bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas menggunakan pesawat komersil.

"Sependek pengetahuan saya belum ada sebuah lembaga negara yang kemudian menyewa private jet untuk kepentingan monitoring gitu. Hal lain adalah dari sisi alokasi anggaran gitu ya kami punya hitung-hitungan ketika misalnya KPU mau melakukan monitoring ke daerah jika menggunakan pesawat komersil gitu ya itu hitung-hitungan kami itu berdasarkan standar biaya umum itu hanya 2,1 miliar rupiah untuk perjalanan dinasnya," imbuhnya.