Koalisi Sipil Kecam Hasan Nasbi Tak Empati soal Teror Kepala Babi

Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden RI, Prabowo Subianto mengevaluasi sikap Hasan.

"Kami mengingatkan kepada Presiden bahwa pernyataan ini sama sekali tidak seharusnya didiamkan, karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis. Terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap situasi yang ada, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya," ucap mereka.

Mereka berpandangan, ungkapan yang disampaikan Hasan menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keperihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut. 

"Kami mendesak kepada Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan sikap tersebut di atas, tampak ia tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat. Apalagi, peristiwa penghapusan cuitannya sendiri di akun X tentang RUU TNI sudah lebih dari cukup untuk mengevaluasi kinerja Hasan Nasbi sebagai ujung tombak komunikasi Presiden," kata mereka.

Lebih lanjut, mereka juga menyampaikan prihatin dan bersolidaritas atas teror kepala babi yang dialami Tempo. Mereka menyayangkan, cara-cara teror ini masih terus digunakan untuk mengintimidasi kebebasan dan demokrasi. 

Sementara, Dewan Pers mengutuk keras segala bentuk teror yang ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, berupa pengiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus ke kantor Tempo pada Kamis (20/3/2025).

"Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap teror, apa pun bentuknya, terhadap jurnalis atau wartawan dan perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme," ujar Ninik Rahayu dalam konferensi pers, Jumat (21/3/2025).

Ninik menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan dijamin sebagai hak asasi warga negara dalam Pasal 4 UU Pers.

Sebelumnya, sejumlah jurnalis menanyakan langsung tanggapan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi terhadap teror yang dialami Tempo.

Hasan merespons hal tersebut dengan menyebut kepala babi tersebut sebaiknya dimasak saja.

"Sudah, dimasak saja," ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Hasan kemudian menyinggung soal unggahan Fransisca yang meminta untuk dikirim daging babi pada teror kepala babi. Menurutnya, itu bukan suatu ancaman pembunuhan.

"Gak lah (bukan ancaman pembunuhan), saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi," kata dia.

Menurutnya, Fransisca tidak terancam karena masih bisa bercanda.

"Ya sama, artinya dia gak terancam kan, buktinya dia bisa bercanda. Kirimin daging babi," ucap dia.

Menurut Hasan, itu merupakan masalah Tempo entah dengan siapa. Dia mempertanyakan, apakah itu sebuah teror atau hanya candaan.

"Ini kan problem mereka dengan entah siapa, entah siapa yang ngirim. Buat saya, gak bisa kita tanggapi apa-apa. Ini problem mereka, entah dengan siapa, siapa yang ngirim. Apakah itu beneran seperti itu? Atau cuma jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya gak usah dibesarkan," ujar dia.