Kolegium Anak Tegaskan Uji Kompetensi Dokter Tak Pernah Gratis

Ia menjelaskan, sebelum 2013, peserta uji kompetensi sudah dikenai biaya sebesar Rp7,5 juta. Biaya tersebut kemudian naik menjadi Rp10 juta pada 2014 hingga 2019, dan sejak 2019 hingga sekarang mencapai Rp12,5 juta.

"Uji kompetensi itu empat kali setahun dan biaya Rp12,5 juta itu digunakan untuk menutupi seluruh komponen. Jadi nggak bakal bisa gratis.," katanya.

Menurut dr. Safira, biaya tersebut mencakup honorarium penguji, akomodasi, transportasi, kebutuhan IT, kepanitiaan, hingga penggunaan alat bantu seperti manekin untuk ujian prosedur.

Salah satu bentuk uji kompetensi adalah OSKI atau Objective Structured Clinical Examination, yakni ujian praktik terstruktur untuk menilai keterampilan klinis peserta. 

“Untuk penguji OSKI saja bisa Rp7,5 juta karena beban ujiannya banyak. Penguji harus dibayar. Ada yang dari luar kota, menghabiskan waktu dua hari, itu harus kita beri reward," tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa uji kompetensi di Indonesia tidak berbeda dengan negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat yang biayanya bisa mencapai ribuan euro atau dolar.

"Itu hanya untuk menutupi biaya uji kompetensi yang mahal. Jadi sama seperti di luar negeri nggak ada yang gratis. Di UK itu ribuan euro, terus di Amerika ribuan dolar, karena penguji harus dibayar, peralatannya, kepanitiaan, sarana dan prasarana," paparnya.

Safira mengatakan uji kompetensi sempat digratiskan pada masa transisi antara kolegium lama dan kolegium baru yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yang kemudian disahkan pada 30 Oktober 2024.

"Kalau dibilang gratis, pernah itu cuma satu kali, saat masa peralihan yang mana kita baru terbentuk, udah ada uji kompetensi maka dibikin aturan oleh Kemenkes, uji kompetensi boleh berjalan seperti biasa dengan kolegium sebelumnya yang melaksanakan tapi harus bekerja sama dengan kolegium baru," imbuhnya

Untuk pertama kalinya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai menghitung kemungkinan subsidi biaya uji kompetensi bagi 81 kolegium. Namun, ia menegaskan bahwa subsidi penuh tidak mungkin dilakukan karena akan memberatkan APBN dan menurunkan standar pelaksanaan ujian.

"Ke depan Kemenkes sedang menghitung apa yang bisa disubsidi. Kalau digratiskan seluruhnya mungkin nggak bisa ya, karena artinya semuanya artinya pakai pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Itu fee untuk penguji akan mengikuti APBN. Sangat kecil ya. Jadi nggak mungkin," imbuhnya.