Komisi D: Janjinya Anies Baswedan Warga Kampung Bayam Tak Bayar Sewa

01 Des 2022, 11:21 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Bayam, Rabu (12/10/2022). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi D DPRD, Ida Mahmudah, mengakui sampai sekarang masih ada polemik soal Kampung Susun Bayam, terutama tentang biaya sewa per bulan yang dibebankan pada warga untuk tinggal di kompleks rumah susun yang khusus dibangun untuk mereka.

Ida mengatakan, saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjanjikan biaya sewa rumah susun untuk warga Kampung Bayang akan ada penyesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat.

"Kan harusnya tidak semua bayar, kan?" ujar Ida dilansir ANTARA, Kamis (1/11/2022).

1. Janji Anies untuk warga Kampung Bayam harus terealisasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Bayam, Rabu (12/10/2022). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ida mengatakan, janji yang telah disampaikan oleh Anies Baswedan kepada warga Kampung Bayam harus terealisasi. Terlebih menurutnya ada batas waktu tentang berapa lama harus digratiskan.

"Kalau memang janjinya gratis, ya harus dilihat betul, apakah ini memang perlu digratiskan? Untuk berapa lama? Apakah sebulan, setahun, beberapa tahun? Kan mesti jelas," ucap Ida.

2. DPRKP sebaiknya pelajari janji Anies

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko usai hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (29/11/2022). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Dia pun meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mempelajari janji mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada warga Kampung Bayam yang akan menempat Kampung Susun Bayam (KSB) itu.

"Saya tidak tahu pasti janjinya Pak Anies kemarin seperti apa? Ini saya minta ke Pak Sarjoko (Kepala DPRKP DKI) untuk mempelajari betul yang sudah dijanjikan oleh Pak Anies saat itu terhadap warga setempat," katanya.

3. DPRKP belum pastikan tarif sewa KSB

Warga Kampung Bayam dapatkan sosialisasi hunian di Kampung Susun Bayam, Rabu (12/10/2022). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara itu, Kepala DPRKP DKI Jakarta, Sarjoko, menyatakan bahwa sampai saat ini tarif sewa KSB masih dalam proses diskusi yang melibatkan Pemprov DKI dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD).

"Ya sebenarnya kita belum ada yang memastikan itu. Kita masih proses untuk melakukan solusi yang terbaik untuk mereka," ujar Sarjoko.

Lebih lanjut, Sarjoko menjelaskan bahwa pengelolaan KSB masih belum dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga ia belum bisa berkomentar banyak mengenai tarif sewa KSB.

"Masih opsi, belum jadi. Rencananya akan diserahkan ke Pemprov DKI, yang nanti suatu saat akan dikelola oleh dinas perumahan. Tapi masih opsi," ujar Sarjoko.