Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Fokus Tahun Ajaran Baru Sekolah

11 Jun 2025, 10:02 WIB

Ezri Tri Suro

Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin. (dok. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta)

Intinya sih...

Sistem penerimaan murid baru fokus pada PMB jalur mutasi untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
Penetapan kuota mutasi sebesar 3% mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 414 Tahun 2025.
Kerja sama dengan Dukcapil untuk memverifikasi data penduduk dalam pelaksanaan SPMB.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Tahun ajaran baru sekolah di Jakarta menjadi perhatian serius Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai mitra kerja Pemprov DKI di bidang pendidikan, Komisi E mendorong kesiapan sarana dan prasarana sekolah.

Termasuk pemerataan akses pendidikan, serta kelancaran proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar berjalan transparan dan adil bagi seluruh calon siswa.

Tak hanya itu, Komisi E juga menyoroti pentingnya kualitas pengajaran, kesiapan tenaga pendidik, serta ketersediaan fasilitas pendukung belajar yang layak dan ramah anak.

Aspek kesehatan dan keamanan lingkungan sekolah juga turut menjadi fokus Komisi E. Hal itu demi menciptakan proses belajar mengajar yang nyaman dan produktif.

Dengan pengawasan yang intensif dan kerja sama lintas sektor, Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memastikan setiap anak di Jakarta mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas sejak hari pertama tahun ajaran baru.

1. Sistem penerimaan murid baru

SPMB (instagram.com/jakdisdiktv)

Terkait dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga menjadi perhatian serius Komisi E. Satu di antara fokus, yakni PMB bagi calon siswa jalur mutasi yang akan dimulai pada 16 Juni hingga 4 Juli 2025.

Jadwal PMB tersebut berlaku untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengatakan, SPMB jalur mutasi perlu diperketat. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, beberapa waktu lalu.

Pengetatan SPMB jalur mutasi, kata Thamrin, rentan disalahgunakan oknum. Khususnya Ketika menyertakan surat tugas orangtua calon siswa agar masuk di sekolah negeri.

"Saya ingin, pindah tugasnya (siswa) itu disertakan KK (kartu keluarga-Red) lama dan KK baru," ujar Thamrin.

Pasalnya, Thamrin menemukan kasus surat pindah tugas orang tua siswa pada SPMB jalur mutasi yang direkayasa.

"Kadang-kadang dimainkan, ada yang tidak pindah tapi minta surat ke pimpinannya saja, seolah-olah pindah," ungkap Thamrin.

2. Penetapan kuota itu mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri Relaunching JAKI, Rabu (28/5/2025)/IDN Times Dini Suciatiningrum

Dengan menyertakan KK yang baru dan KK sebelumnya, diharapkan tak ada lagi kasus seperti itu. Apalagi, kuota untuk jalur mutasi 3 persen.

Penetapan kuota itu mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 414 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.

"Ini harus bisa lebih tajam lagi. Kalau pindah tugas sertakan KK barunya, dia tinggal di mana, supaya lebih terbukti," kata Thamrin.

3. Kerja sama dengan Dukcapil

ilustrasi seseorang bersalaman (pexels.com/cottonbro studio)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memverifikasi data penduduk.

"Kami dalam melaksanakan SPMB sudah real time dengan dibantu Dukcapil. Jadi ketika KK tidak aktif, sistem itu akan otomatis menolak," ungkap Nahdiana.

Kuota 3 persen dalam Kepgub itu, jalur mutasi atau jalur peruntukan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orangtua atau wali.

Termasuk, bagi anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orangtua bertugas.

Calon murid baru yang ingin mendaftar lewat jalur mutasi wajib memiliki surat tugas perpindahan orangtua atau wali.

Disyaratkan pula kartu keluarga baru dengan syarat paling lama satu tahun, sebelum tanggal pendaftaran.

Surat keterangan pindah tugas juga wajib dikeluarkan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orangtua atau wali calon murid baru. (WEB)