Komisi I Dukung Panglima TNI Tingkatkan Siaga I Sikapi Situasi TimTeng

08 Mar 2026, 12:35 WIB

Amir Faisol

Komisi I Dukung Panglima TNI Tingkatkan Siaga I Sikapi Situasi TimTeng

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Gini Kak

Komisi I DPR RI mendukung langkah Panglima TNI menetapkan status siaga I sebagai respons terhadap eskalasi di Timur Tengah dan bentuk komitmen menjaga stabilitas nasional.
Dave Laksono menegaskan pentingnya koordinasi solid antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Komisi I DPR agar kebijakan keamanan tetap sejalan dengan kepentingan rakyat.
Telegram Panglima TNI memerintahkan kesiapsiagaan penuh personel, patroli di obyek vital, deteksi dini udara 24 jam, serta rencana evakuasi WNI di negara terdampak.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

TNI sekarang siaga satu karena ada situasi tidak tenang di Timur Tengah. Pak Dave dari DPR bilang ini supaya Indonesia tetap aman dan rakyat tenang. Tentara jaga tempat penting seperti bandara, pelabuhan, dan kantor listrik. Mereka siap bantu WNI di luar negeri kalau diperlukan. Semua kerja sama biar negara tetap damai.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendukung pelaksanaan siaga tingkat I di jajaran TNI sebagai langkah antisipasi terhadap situasi global, khususnya menyikapi eskalasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Menurut Dave, siaga tingkat I di jajaran TNI lebih dari sekadar respons terhadap perkembangan internasional, melainkan juga wujud nyata komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dalam negeri dengan penuh percaya diri.

"Kami yakin Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan kepala tegak, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," kata Dave kepada wartawan, Minggu (8/3/2026).

1. Komitmen kuat TNI jaga keamanan nasional

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono (IDN Times/Aryodamar)

Dave menekankan, perkembangan di Timur Tengah saat ini menuntut kewaspadaan yang serius. Dia menilai, langkah TNI meningkatkan status kesiapsiagaan justru mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional.

Langkah ini, menurut dia, menunjukkan kesigapan aparat pertahanan menghadapi dinamika global, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat, negara hadir dengan penuh tanggung jawab.

"Komisi I DPR RI memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan bangsa," ujar Legislator Golkar itu.

2. Koordinasi antarlembaga harus solid sikapi situasi global

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. (IDN Times/Amir Faisol)

Dave juga mendorong agar sinergi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Komisi I DPR RI, terus ditingkatkan demi menyikapi situasi global. Koordinasi antarlembaga, kata dia, harus menjadi fondasi penting agar setiap langkah yang ditempuh tetap sejalan dengan kepentingan rakyat, dijalankan secara terbuka, dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik.

"Dengan koordinasi yang solid antarlembaga, bangsa ini akan tetap aman, stabil, dan mampu menghadapi tantangan global dengan semangat kebersamaan serta optimisme tinggi," ujar Dave.

3. Tujuh poin penting perintah Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Dokumentasi Puspen TNI)

Telegram mengenai peningkatan status TNI menjadi siaga I tertuang di dalam dokumen nomor TR/283/2026 yang diteken oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letnan Jenderal Bobby Rinal Makmun. Di dalam dokumen yang diperoleh IDN Times, instruksi itu memuat tujuh poin.

Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan penuh personel dan alutsista di jajarannya. Personel melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diminta untuk melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan (athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan Kemenlu (Kementerian Luar Neger) dan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia).
Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit (obyek vital) strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.

Semua informasi yang didapat dari aktivitas deteksi dan patroli wajib dilaporkan secara langsung kepada Panglima TNI. Telegram itu ditujukan kepada semua petinggi di ketiga matra TNI. Di dalamnya juga tertulis siaga I berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga masanya selesai.