Komisi II Bela Bobby soal Polemik Truk Pelat BL: Demi PAD

01 Okt 2025, 18:03 WIB

Amir Faisol

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Pajak kendaraan salah satu sumber PAD
Senator Aceh surati Mendagri Tito Karnavian
Bobby wajibkan kendaraan operasional perusahaan berpelat BK

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda angkat bicara terkait polemik Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution yang sempat menghentikan truk asal Aceh berpelat BL dan meminta diganti menjadi pelat BK.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan hal lumrah yang juga terjadi di banyak daerah. Sebab, pemerintah daerah sedang berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Fenomena ini kan sebetulnya ada di banyak tempat. Dikarenakan apa, daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerahnya,” ujar Rifqinizamy kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

1. Pajak kendaraan salah satu sumber PAD

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (IDN Times/Amir Faisol)

Pajak kendaraan bermotor, lanjut Rifqinizamy, merupakan salah satu sumber pendapatan provinsi. Secara administratif kendaraan harus menggunakan nomor polisi setempat agar pembayaran pajak masuk ke kas daerah.

“Jadi, menurut pandangan saya, itu hal yang normal sebetulnya,” ujarnya.

Kendati demikian, Rifqinizamy menilai, ke depan perlu ada regulasi yang lebih proporsional agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Selama ini kan pusat menganggap ini murni kemudian menjadi domainnya daerah,” kata Legislator NasDem itu.

2. Senator Aceh surati Mendagri Tito Karnavian

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian dorong peran aktif pemda sukseskan program PSEL. (Dok. Puspen Kemendagri)

Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma menyurati Mendagri terkait tindakan razia kendaraan dengan nomor polisi (BL) asal Aceh oleh Pemprov Sumut yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution di perbatasan wilayah Langkat.

Ia menilai, Pemprov Sumut seharusnya melakukan koordinasi lintas pemerintah daerah dan sosialisasi intensif terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial.

"Kita dalam kapasitas sebagai anggota DPD RI yang mewakili aspirasi masyarakat Aceh telah mengirim surat resmi kepada Mendagri dan meminta atensi serta arahan tegas terkait masalah ini," kata Sudirman, melansir ANTARA.

3. Bobby wajibkan kendaraan operasional perusahaan berpelat BK

Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, beredar video Bobby Nasution menghentikan truk berpelat BL asal Aceh di Kabupaten Langkat, Sumut, Sabtu (27/9). Dalam video itu, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib menjelaskan kepada sopir, pelat BL harus diganti BK supaya pajak kendaraan masuk ke kas Sumut. Tak lama kemudian, Bobby juga mendatangi sopir tersebut.

“Biar bosmu tahu, kalau enggak nanti bosmu enggak tahu,” kata Bobby.

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut mulai 2026, akan mewajibkan kendaraan operasional perusahaan menggunakan pelat sesuai domisili dan wilayah operasinya.