Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengkritisi integritas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jelang Pemilu 2024. Dia mempertanyakan kinerja jajaran Bawaslu di daerah.
"Kepada Bawaslu ini kan lembaga pengawas pemilu. Mau tanya pada Bawaslu masih tetap tagline-nya bersama rakyat awasi pemilu? Masih?" kata dia dalam rapat konsultasi di ruang Sidang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Politikus PDIP itu menyoroti keluhan masyarakat yang ada di daerah. Dia lantas menyinggung tagline 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu'.
Junimart mengatakan, kini tagline tersebut menjadi 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu'. Menurutnya, jajaran Bawaslu Daerah sulit diawasi sehingga integritas dan kualitas komisionernya dipertanyakan.
"Di Sumatera Utara sebagian sudah mengatakan bersama rakyat awasi Bawaslu. Ini serius saya, kenapa demikian? Khususnya saya mempertanyakan integritas bapak-bapak dan ibu-ibu komisioner di daerah," ucap dia.
"Perlu sekali Pak dan sangat perlu, mendengar bersama rakyat mengawasi Bawaslu. Kira mereka bercerita bagaimana sekarang kualitas dalam tanda petik para komisioner yang di daerah-daerah," lanjut dia.
Buruknya pengawasan jajaran Bawaslu Daerah terjadi di Kabupaten Badung, Bali. Di mana Anggota Bawaslu Kabupaten Badung yang dipilih terganjal dugaan pemalsuan dokumen kependudukan. Padahal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengetahui hal itu, namun sayangnya tak berani menindak.
Junimart juga mengkritisi Bawaslu Pusat yang justru pada akhirnya meloloskan jajaran Bawaslu Daerah yang bermasalah tersebut.
"Bagaimana kasus Badung, DKPP tahu itu. Cuma DKPP nggak berani bergerak. Yang diduga memalsukan data, itu di Badung. Laporan sudah masuk ke Bawaslu Pusat tapi tetap diproses dan lolos. Mestinya tidak lolos dia tapi akhirnya lolos," tutur dia.
Junimart menuturkan, Bawaslu pusat seharusnya bisa melakukan evaluasi terhadap integritas jajaran di daerah. Dia kemudian memberikan contoh mengkhawatirkannya integritas Bawaslu Daerah yang justru bisa menimbulkan konflik kepentingan.
"Bagaimana evaluasi pusat bisa mengawasi yang ada di daerah itu. Contoh, dia sudah dua periode Ketua KPU Daerah, gak boleh tiga kali. Dia melamar menjadi Bawaslu, eh terpilih jadi ketua sekarang. Apakah itu nantinya tidak conflict of interest?" imbuh dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.