Komisi II DPR Sentil KPU Doyan Bikin Film: Apa Efeknya?

10 Sep 2024, 17:11 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu (10/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

KPU membuat dua film dokumenter terkait sosialisasi pemilu.
Anggota DPR kritisi penggunaan dana APBN untuk pembuatan film tersebut.
Film-film tersebut disutradarai oleh Garin Nugroho.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mengkritisi urgensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat film terkait sosialisasi gelaran pemilu.

Anggota parlemen Fraksi Partai Demokrat ini secara khusus mengkritisi kinerja jajaran KPU RI periode 2022-2027.

"Saya mau bertanya dulu ini terkait dengan film yang dibuat oleh KPU, ini filmnya sudah dua. Pertama, (judulnya) Kejarlah Janji. Kedua, Tagihlah Janji. Kita nggak tahu nih apa akan ada lagi film ketiga, keempat, atau berikutnya," kata Rezka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR bersama KPU dan Bawaslu saat membahas terkait anggaran di Ruang Sidang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

1. Harus dievaluasi apa kepentingan buat film

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu (10/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Rezka mengatakan, jajaran KPU harus dievaluasi terkait kepentingan dan fungsi membuat film dokumenter tersebut. Ia menyayangkan dana dari APBN harus digelontorkan demi membuat film semacam itu.

"Harus ada evaluasi dari pembuatan film ini yang dilakukan oleh KPU, apa efeknya, kalau gak ngapain keluarin uang? Dan ini masuk anggaran di mana? Coba tolong dibantu dijelaskan, nomenklaturnya di mana, dan jenis pembiayaannya apa?" ucapnya.

2. Anggaran penggunaan jet pribadi juga kembali disorot

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin bersama Komisioner KPU RI, Idham Holik dan August Mellaz menggelar jumpa pers (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Rezka kembali membahas soal penggunaan jet pribadi yang sempat disinggung dalam RDP Komisi II DPR pada Mei 2024. Ia mengaku belum mendapat penjelasan yang logis terkait penyewaan pesawat jet tersebut.

"Saya sudah (dapat) jawaban tertulis (dari KPU) tapi mohon maaf pimpinan, ketua, ini jawaban bisa dibilang hanya untuk memenuhi sebagai suatu lembar jawaban. Saya tidak menemukan jawaban yang tepat di dalam pertanyaan saya. Contoh, menggunakan private jet untuk supervisi dan monitoring, KPU ke Bali. Anggarannya berasal dari APBN, monitoring logistik. Komisioner yang membidangi logistik saja tidak ikut. Penggunaannya juga bukan sekali," tuturnya.

3. KPU dua kali bikin film

(KPU.go.id)

KPU tercatat dua kali membuat film dokumenter. Film pertama, berjudul Kejarlah Janji dirilis September 2023.

Hasyim Asy'ari yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua KPU RI menyampaikan melalui film bergenre drama komedi tersebut diharapkan bisa jadi tuntunan menyongsong Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Indonesia, yaitu satu bangsa, satu nusa, satu bahasa.

KPU berdalih, sosialisasi melalui tayangan film itu merupakan amanah dalam Pasal 12 huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan kepada KPU untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Untuk melaksanakan amanat tersebut, KPU perlu melakukan berbagai strategi dengan metode yang efektif agar dapat mencapai target yang optimal.

Kemudian, KPU merilis film kedua berjudul Tepatilah Janji pada Agustus 2024.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menuturkan, film tersebut dibuat dengan harapan bisa membuat gelaran Pilkada Serentak 2024 terselenggara riang gembira.

"KPU ingin Pemilu Pilkada kita ke depan ini diselenggarakan dengan cara yang gembira, riang, dan tidak menakutkan," ujar Ketua Komisi KPU, Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers film Tepatilah Janji di Epicentrum XXI Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Untuk diketahui, kedua film tersebut disutradarai langsung oleh Garin Nugroho.