DPR Now 2026: Buka Ruang Komunikasi, Parlemen Ingin Lebih Terbuka
DPR RI menggelar DPR Now 2026 untuk merefleksikan komunikasi publik, dengan target menjadi parlemen lebih aspiratif, modern, terbuka, dan mendengar masyarakat.
Kepercayaan publik terhadap DPR disebut konsisten terendah sejak survei 1999–2026; perbaikan komunikasi perlu disertai pembenahan substansi, framing relevan, serta informasi kinerja yang terlihat.
Forum menekankan komunikasi dua arah: DPR perlu menjangkau kelompok rentan, memakai bahasa lebih akrab, memberi umpan balik atas aspirasi, dan tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya representasi publik.
Jakarta, IDN Times – DPR RI membuka ruang refleksi lewat DPR Now 2026 bertema “Menakar Kembali Cara Institusi Publik Berkomunikasi dengan Masyarakat Hari Ini”. Forum yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI ini mempertemukan unsur parlemen, jurnalis, lembaga survei, dan akademisi, serta dihadiri para pemimpin redaksi media nasional dan mahasiswa.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah ketika membuka acara ini menyebut saat ini parlemen sedang merencanakan bagaimana bisa lebih aspiratif dan lebih modern.
“Modern tentu bukan ujungnya, bukan end goal, tapi kita ingin menciptakan parlemen yang lebih mendengar, yang lebih terbuka,” ujarnya.
Ia mengatakan DPR Now awal yang baik sebagai platform mendengarkan aspirasi anak muda, sembari berpesan agar mahasiswa menyimak dan meresapi paparan para narasumber.
1. Dari juru bicara menjadi juru dengar
Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Dok. DPR RI) Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. mengakui adanya jurang persepsi. “Masyarakat tidak selalu melihat DPR sama seperti DPR melihat dirinya sendiri,” katanya.
Pengalaman membuka matanya ketika kelompok yang ia temui, seperti warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat terpencil, dan korban bencana, punya hambatan besar menyampaikan aspirasi. Mereka yang paling lantang, menurutnya, belum tentu paling membutuhkan perhatian negara. Ia pun mengubah pendekatannya, dari bersuara menjadi mendengar lebih dulu.
Hetifah juga mendorong perubahan bahasa dalam komunikasi. Istilah institusional seperti sosialisasi dan bimtek, menurutnya, perlu diganti format menjadi dialog yang lebih akrab bagi anak muda. Hal terpenting adalah umpan balik. “Harus ada close loop-nya,” ujarnya, yakni menyampaikan kembali kebijakan apa yang lahir dari masukan publik agar partisipasi terasa bermakna.
2. Dari ruang publikasi menjadi jembatan informasi
DPR RI membuka ruang refleksi lewat DPR Now 2026 bertema “Menakar Kembali Cara Institusi Publik Berkomunikasi dengan Masyarakat Hari Ini”. Forum yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI ini mempertemukan unsur parlemen, jurnalis, lembaga survei, dan akademisi, serta dihadiri para pemimpin redaksi media nasional dan mahasiswa. (Dok. DPR RI) Dalam laporannya, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Muhammad Najib Ibrahim, S.Ag., M.H., menjelaskan DPR Now sebenarnya telah digagas pada masa kepemimpinan Bambang Soesatyo dalam bentuk aplikasi yang diluncurkan pada HUT ke-73 DPR RI, 29 Agustus. Kini, DPR Now dibangun kembali dalam format berbeda agar komunikasi kepada publik hadir secara langsung dan nyata.
Najib memaparkan, informasi parlemen disebarluaskan melalui media cetak, situs web, televisi, radio, hingga media sosial, sambil mendorong konvergensi media dan integrasi pemberitaan. Newsroom multiplatform pun kini telah beroperasi.
“Kami ingin memastikan bahwa komunikasi parlemen tidak semata-mata menjadi sarana publikasi kegiatan, tapi juga menjadi jembatan informasi antara DPR dan masyarakat secara luas,” kata Najib.
Menurutnya, upaya itu membutuhkan sinergi dengan insan media, akademisi, praktisi komunikasi, dan masyarakat, sebab media menjalankan fungsi kontrol sosial, sedangkan akademisi dan masyarakat memberi perspektif kritis.
3. Kini komunikasi berlangsung di ruang digital
DPR RI membuka ruang refleksi lewat DPR Now 2026 bertema “Menakar Kembali Cara Institusi Publik Berkomunikasi dengan Masyarakat Hari Ini”. Forum yang diselenggarakan Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI ini mempertemukan unsur parlemen, jurnalis, lembaga survei, dan akademisi, serta dihadiri para pemimpin redaksi media nasional dan mahasiswa. (Dok. DPR RI) Sebagai moderator, Editor-in-Chief IDN Times Uni Lubis menilai media sosial kini mengubah cara publik memprotes. Bila dulu langsung turun ke jalan, kini ada proses komunikasi berlangsung di ruang digital.
Ia mengatakan bahwa DPR berkomunikasi dalam situasi sangat sensitif. “Komunikasi itu sesuatu hal yang tidak bisa hit and run,” kata Uni. Ia menambahkan, publik menilai apakah pihak yang berkomunikasi layak dipercaya, dan kepercayaan itulah yang kini defisit.
Executive Director Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D. membuka diskusi dengan data survei yang menunjukkan bahwa membangun kepercayaan publik terhadap DPR masih menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, tren tersebut relatif konsisten sejak survei dilakukan pada 1999 hingga 2026 dan menjadi isu yang dihadapi banyak lembaga perwakilan di berbagai negara.
Fenomena ini tak unik di Indonesia, sebab parlemen di negara-negara OECD pun menjadi lembaga yang paling kurang dipercaya. Ia menyebut tiga penyebab, yakni problem principal-agent antara rakyat dan wakilnya, asimetri informasi, serta harapan publik yang kerap tak terpenuhi.
Temuannya juga menunjukkan kelompok berpendidikan dan berpendapatan lebih tinggi cenderung kurang percaya kepada DPR. “Ingat ya, kinerja yang tidak terlihat tidak akan dinilai. Sementara kinerja yang terlihat itu seringkali tone-nya lebih negatif,” ujarnya.
Karena algoritma media sosial lebih melariskan konten bernada marah dan takut, satu blunder dapat menghapus kerja kolektif institusi. Solusinya, kata Burhanuddin, adalah framing. “Data itu menjelaskan apa yang benar, tetapi framing mengatakan kepada publik mengapa ini penting,” tuturnya.
Ia mencontohkan, revisi undang-undang perlu dikaitkan dengan prioritas publik seperti lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kesehatan.
Burhanuddin juga mengatakan bahwa memperbaiki komunikasi saja tidak cukup karena substansi harus dibenahi. Ia mengibaratkan komunikasi sebagai cara menjual produk: produk buruk tetap buruk, sehebat apa pun pemasarannya. Meski begitu, “komunikasi tetap harus jalan tanpa harus menunggu inputnya sempurna,” katanya.
Kepala Lab AI dan Big Data – Media Historiographer Universitas Padjadjaran Dr. Abie Besman, S.Sos., M.Si. mengingatkan bahwa media sosial bukan representasi seluruh publik.
Algoritma menentukan siapa yang terdengar, sementara banyak warga kelas bawah tak hadir di sana. “Jangan-jangan media sosial hanya alat untuk berbicara, bukan alat untuk mendengar,” katanya.
Ia menambahkan, “Banyak institusi punya juru bicara, bukan juru dengar.” Menurut Abie, institusi harus beralih dari komunikasi satu arah ke percakapan dua arah, dan menyesuaikan gaya bahasa kepada audiens tanpa kehilangan substansi. (WEB)
