Komisi III: Kapolri Diangkat Presiden Lewat Restu DPR Amanat Reformasi

Lebih jauh, Habiburrokhman juga menyoroti pengawasan di parlemen yang dikonotasikan berujung terhadap adanya intervensi terhadap institusi Polri. Menurut dia, anggapan itu bisa saja terjadi bila Polri diawasi lembaga lain selain DPR.

"Kalau hak pengawasan dikonotasikan berujung intervensi, hal yang sama juga bisa terjadi jika Polri diawasi institusi lain di luar DPR," kata dia.

Selain itu, ia membantah tudingan adanya upaya intervensi parlemen terhadap kepolisian sehingga menyulitkan Polri dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, tudingan ini tidak mendasar, dan menjadi pemikiran yang liar.

"Tuduhan bahwa persetujuan DPR menimbulkan peluang intervensi terhadap kepolisian sehingga menyulitkan Polri menjalankan tugas adalah tuduhan membabi buta yang tidak berdasar data," kata Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Habiburrokhman menegaskan, kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kapolri merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah.

Menurutnya, di satu sisi DPR kerap dinilai terlalu lembek karena dianggap membiarkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri.

Namun di sisi lain, ketika DPR menjalankan kewenangannya dalam memberikan persetujuan atas pengangkatan Kapolri, justru muncul anggapan bahwa peran tersebut berlebihan.

“Kalau dengan adanya persetujuan DPR terkait pengangkatan Kapolri saja DPR disebut terlalu lembek, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika aturan tersebut justru ditiadakan,” ujar dia.