Komisi IX: Pengadaan Alkes di BNPB Sesuai Prosedur dan Ketentuan

15 Mar 2021, 20:47 WIB

Aktivitas di Laboratorium Nusantics (Dok.Istimewa/East Venture)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo yakin pengadaan alat kesehatan atau alkes test kit reagen untuk pemeriksaan COVID-19 di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sesuai prosedur yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Rahmad menanggapi kisruh pengadaan alkes berupa alat tes COVID-19 reagen polymerase chain reaction (PCR) bermerek Sansure, yang disebut-sebut berpotensi merugikan negara hingga Rp170 miliar.

“Tentu pengadaan di BNPB itu sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Saya percaya ketika barang pengadaan yang sudah dibeli negara itu tentu sudah sesuai dengan ketentuan prasyarat teknisnya,” kata Rahmad saat dihubungi IDN Times, Senin (15/3/2021).

1. Komisi IX tidak mengetahui soal pengadaan test kit reagen Sansure

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya tidak mengetahui ihwal pengadaan test kit reagen bermerek Sansure senilai Rp172,5 miliar tersebut. Sebab, BNPB bukanlah mitra kerja Komisi IX DPR.

Kendati, Rahmad mengapresiasi gerak cepat BNPB dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia.

“Kami hanya berikan masukan secara normatif saja sesuai dengan ketentuan teknis, asas kehati-hatian, asas kontrol yang baik, itu saja. Kalau teknis apa saja itu saya tidak masuk karena itu sudah satuan tiga,” ujarnya.

2. BNPB mengakui kesulitan mendapatkan reagen pada awal pandemik

Kepala BNPB, Doni Monardo (Dok. BNPB)

Sementara, Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan, pihaknya sempat kesulitan mendapatkan reagen ketika awal penanganan pandemik pada 2020. Saat itu, reagen jadi primadona yang direbutkan berbagai negara.

"Pada awalnya kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan reagen dan kita harus berebut dengan beberapa negara, terutama negara-negara yang berasal dari Eropa dan Amerika," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang disiarkan di kanal Youtube DPR, Senin (15/3/2021).

Di pihak yang sama, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas (Kapusdatin) BNPB Raditya mengatakan, keputusan terkait pengadaan barang dan jasa di lembaganya dilakukan melalui proses bersama tim, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurutnya, Kepala BNPB Doni Monardo sejak awal telah meminta pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan, termasuk COVID-19, kepada institusi penegak hukum, seperti Bareskrim Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan kalangan pers.

3. Kisruh pengadaan alkes di BNPB diungkap dalam laporan investigasi Tempo bersama ICW dan klub jurnalis investigasi

Alat PCR di Labkesda Kaltim yang bisa berfungsi tanpa reagen (Dok.Biro Humas Pemprov Kaltim/Istimewa)

Kisruh pengadaan alat kesehatan berupa alat tes COVID-19 reagen polymerase chain reaction (PCR) pertama kali diungkap dalam laporan investigasi majalah Tempo, bersama ICW dan Klub Jurnalis Investigasi yang diterbitkan Majalah Tempo edisi 13 Maret 2021, dengan judul Mudarat Pengadaan Darurat.

Alkes tersebut disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp170 miliar. Laporan investigasi tersebut juga mencatat sepanjang April hingga September 2020, sebanyak 85 laboratorium di 29 provinsi mengembalikan 498.644 unit test kit COVID-19 ke BNPB.

Laporan investigasi itu juga menyebut, berdasarkan temuan BPKP, sebanyak 330.582 unit reagen dengan nilai hampir Rp39,2 miliar tidak bisa digunakan. Temuan tersebut berdasarkan hasil audit tata kelola pengadaan barang di BNPB. BPKP juga menyebutkan pengadaan PCR kit itu tidak melalui uji coba kualitas.

Sementara, menurut hitungan ICW, jumlah reagen yang dikembalikan sepanjang Juli-September 2020 mencapai 490 unit, dengan nilai mencapai Rp169,2 miliar.