Komisi X Dorong RI Perkuat Diplomasi Olahraga Respons Seruan IOC

23 Okt 2025, 15:38 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani soroti polemik disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (dok. Fraksi PKB)

Intinya sih...

Sikap politik bebas aktif Indonesia terhadap Israel adalah cerminan politik luar negeri bebas aktif dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Pemerintah harus memperkuat diplomasi olahraga untuk mencegah pengucilan Indonesia dari komunitas olahraga internasional.
Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk menolak kedatangan delegasi Israel didasari oleh prinsip menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyesalkan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menyerukan federasi-federasi olahraga internasional tidak menyelenggarakan event di Indonesia. Pemerintah harus terus melakukan diplomasi di sektor olahraga.

Adapun, seruan IOC muncul sebagai respons terhadap penolakan Indonesia atas kehadiran skuad Israel dalam ajang olahraga internasional.

“Jika benar IOC meminta federasi-federasi internasional untuk tidak menyelenggarakan event olahraga di Indonesia karena penolakan terhadap Israel, tentu kami menyesalkan hal ini,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (23/10/2025).

1. Bagian sikap politik bebas aktif

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani usai rapat tertutup bersama Mendiktisaintek. (IDN Times/Amir Faisol)

Lalu menjelaskan, sikap Indonesia terhadap Israel bukan bentuk diskriminasi, melainkan cerminan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, yang menjadi amanat konstitusi.

Selain itu, penolakan terhadap Israel dilandasi alasan kemanusiaan, mengingat tindakan kekerasan dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.

“Dari semua sisi termasuk sisi olahraga, seharusnya IOC justru memberikan sanksi kepada Israel atas tindakan pelanggaran kemanusiaan yang mereka lakukan,” kata Lalu.

2. Pemerintah harus perkuat diplomasi olahraga

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani soroti polemik disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (dok. Fraksi PKB)

Menurut dia, IOC seharusnya tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi meminggirkan Indonesia dari komunitas olahraga internasional. Sebaliknya, IOC diharapkan membuka ruang dialog dengan seluruh anggotanya untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk bagi negara-negara yang memiliki prinsip solidaritas terhadap Palestina.

Lalu mendorong pemerintah, KONI, dan NOC Indonesia agar terus melakukan diplomasi olahraga di berbagai forum internasional. Ini penting agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggara ajang olahraga internasional.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan olahraga dunia dan selalu siap menjadi tuan rumah yang baik. Kami berharap diplomasi dan komunikasi antar-lembaga olahraga terus dijaga agar kepentingan nasional dan prinsip kemanusiaan tetap berjalan beriringan,” tutur Ketua DPW PKB NTB itu.

3. Penjelasan Erick soal IOC banned Indonesia

Erick Thohir dalam acara konferensi pers persiapan SEA Games 2025. (IDN Times/Sandy Firdaus)

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir menegaskan, pemerintahan Indonesia memiliki alasa mendasar dalam mengambil langkah menghindari kedatangan delegasi Israel pada Gymnastics World Championships di Jakarta. Hal ini disampaikan Erick menanggapi teguran keras IOC ke Indonesia imbas pencabutan visa atlet Israel yang akan mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena, Jakarta pekan ini.

"Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional," kata Erick kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

"Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamananan dan ketertiban umum dan juga kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia," sambung Erick.