Jakarta, IDN Times - Komnas Perempuan mendesak pemerintah memperkuat peran perempuan dalam penanganan intoleransi, menyusul temuan 19 peristiwa intoleransi sepanjang Januari hingga November 2026. Komnas juga meminta evaluasi 30 kebijakan daerah yang berpotensi membatasi kebebasan beragama dan berkepercayaan.
“Toleransi bukan sekadar kesediaan hidup berdampingan dalam perbedaan, tetapi pengakuan dan penghormatan atas keberadaan orang lain yang berbeda, serta keberanian untuk mendukung setiap orang dapat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, dalam siaran pers, Kamis (19/11/2026).