Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

RUU Pemilu: Pelaku Kekerasan Seksual-KDRT Diusulkan Dicabut Hak Politiknya

3 min read
RUU Pemilu: Pelaku Kekerasan Seksual-KDRT Diusulkan Dicabut Hak Politiknya
Titi Anggraini, Pakar Politik dan Pemilu dalam program Real Talk with Uni Lubis pada Rabu (27/3/2024). (IDN Times/Aldila Muharma)
  • Titi Anggraini meminta RUU Pemilu mengatur tegas kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, daring, dan manipulasi digital.

  • Ia mengusulkan pencabutan hak politik pelaku kekerasan seksual dan KDRT serta penyesuaian bantuan keuangan bagi partai yang meningkatkan keterpilihan perempuan.

  • Komisi II DPR RI menargetkan revisi UU Pemilu rampung pada Maret 2027, dengan pembahasan DIM dimulai awal tahun depan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI), Titi Anggraini meminta agar Revisi Undang-Undang Pemilu dapat mengatur secara tegas mengenai kekerasan berbasis gender dalam pemilu.

Menurut dia, larang kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, daring, dan serangan berbasis gender di media sosial, hingga konten manipulasi digital perlu diatur dalam RUU Pemilu.

Hal ini disampaikan Titi Anggraini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja RUU Pemilu bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia juga meminta pengaduan, penanganan, dan pencegahan kekerasan berbasis gender dapat diatur dalam RUU Pemilu.

"Kami mengusulkan ada agar Undang-Undang Pemilu mengatur definisi yang tegas soal apa itu kekerasan gender di pemilu dan larangannya dibunyikan secara spesifik," kata Titi Anggraini.

  1. 1. Usul hak politik pelaku KS dan KDRT dicabut

    Ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)
    Ilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

    Pakar Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia itu juga meminta RUU Pemilu mengatur syarat calon dan penyelenggara bukan merupakan terpidana kekerasan seksual dan atau pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

    Titi mendorong agar hak politik para pelaku KDRT dan pelaku kekerasan berbasis gender dapat dihapus dalam RUU Pemilu.

    "Dan yang terakhir kami mengusulkan syarat calon dan penyelenggara itu bukan terpidana kekerasan seksual dan atau KDRT. Jadi, kalau dia pernah menjadi terpidana kekerasan seksual dan KDRT maka hak politiknya sepenuhnya dicabut," kata dia.

  2. 2. Usul dana parpol yang berhasil naikkan keterpilihan perempuan ditambah

    Pakar pemilu sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
    Pakar pemilu sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Pada kesempatan itu, Titi juga mendorong, RUU Pemilu dapat memuat ketentuan sistem reward dan punishment terhadap partai politik yang dapat meningkatkan kaderisasi dan keterpilihan perempuan.

    "Kami mengusulkan bantuan keuangan ditambah bagi partai yang menaikkan perempuan terpilih dari sisi jumlah dan dikurangi bagi pelanggar," kata dia.

    Titi mengusulkan bantuan keuangan ditambah bagi partai yang menaikkan perempuan terpilih dari sisi jumlah dan dikurangi bagi pelanggar. Ia mendengar, negara hendak menaikkan dana bantuan partai politik (parpol), sehingga 50 persen dana tersebut harus dialokasikan untuk kaderisasi perempuan.

    "Jadi ada juga ketentuan di dalam dana partai yang dengar-dengar katanya akan dinaikkan oleh negara, maka 50 persen alokasi dana dari negara itu diperuntukkan untuk kaderisasi perempuan partai," tuturnya.

  3. 3. DPR Targetkan RUU Pemilu Rampung Maret 2027

    20261008_111319.jpg
    Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin. (IDN Times/Amir Faisol).

    Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyatakan, Revisi UU Pemilu ditargetkan rampung pada Maret 2027. Pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Pemilu mulai dibahas awal tahun depan.

    Adapun, Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Pemilu telah dibentuk Komisi II DPR RI per hari ini setelah menggelar rapat internal. Itu artinya, pembahasan perubahan beleid tersebut telah resmi dimulai.

    "Secepat mungkin. Ya kalau ini pembahasan 3 bulan berarti Januari, Februarinya Maret lah, 3 bulan berikutnya, maksimum ya itu ya. Cepat ya. Karena kita kan juga berkejaran dengan tahapan yang memang sudah harus segera berjalan," kata Khozin kepada IDN Times, saat dihubungi, Selasa (29/9/2026).

    Politikus PKB itu mengatakan, Komisi II DPR RI segera menyusun jadwal pembahasan (time-line) revisi undang-undang Pemilu setelah Panja RUU tersebut resmi dibentuk per hari ini.

    Selain itu, Komisi II DPR telah memetakan sejumlah organisasi nonpemerintah yang akan diundang selama pembahasan revisi undang-undang Pemilu, termasuk partai nonparlemen.

    Khozin menyebut penyusunan draft serta naskah akademik revisi undang-undang Pemilu ditargetkan selesai hingga akhir tahun ini.

    "3 bulan sampai dengan akhir Desember atau awal Januari sudah tuntas untuk drafting rancangan (RUU Pemilu)," kata Legislator PKB itu.

Related Articles

See More