Komnas Perempuan: Jangan Biarkan Perempuan Korban Kekerasan Pemulihan Sendiri

Bagi korban, berakhirnya kekerasan belum tentu berarti berakhirnya penderitaan. Ada pengalaman menyakitkan yang harus dihadapi, rasa aman yang perlu dibangun kembali, serta kehidupan yang harus ditata setelah kekerasan merenggut ketenangan mereka.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025.

Di balik angka tersebut, kebutuhan pemulihan tidak bisa disamaratakan. Korban membutuhkan dukungan kesehatan jiwa, perlindungan dari kekerasan berulang, pendampingan hukum, dan dukungan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman.

Ketika membutuhkan bantuan, kata dia, korban semestinya tidak menghadapi kerumitan berpindah dari satu layanan ke layanan lain. Mereka membutuhkan sistem yang saling terhubung agar dukungan tidak terputus ketika proses hukum selesai atau ketika satu tahapan penanganan berakhir.

“Penyelenggara layanan harus memastikan rujukan ditindaklanjuti dan korban memperoleh dukungan sesuai kebutuhan serta pilihannya,” ujar Komisioner Komnas Perempuan, RR Sri Agustini.

Bagi korban, layanan yang aman bukan hanya soal memperoleh pertolongan. Mereka juga perlu didengar, mendapat informasi yang bisa dipahami, serta memiliki kebebasan menentukan dukungan yang sesuai tanpa kehilangan kendali atas pilihan hidupnya.

Komnas Perempuan pun mendorong Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial bagi korban kekerasan.

Dukungan itu mencakup pembiayaan berkelanjutan, mekanisme rujukan yang jelas, peningkatan kapasitas tenaga layanan, serta akses bagi perempuan penyandang disabilitas dan mereka yang menghadapi hambatan ekonomi, geografis, maupun sosial.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hak korban atas pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.

Bagi Komnas Perempuan, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari pemulihan yang menyeluruh, bukan beban yang kembali diserahkan kepada korban untuk ditanggung sendirian.