Kompolnas Dorong Polisi Pemeras Turis di DWP 2024 Kena Pidana
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Muhammad Choirul Anam, mendorong Polri agar tidak hanya memproses dugaan pelanggaran etik 18 personel yang terlibat pemerasan warga negara asing (WNA) di konser Djakarta Warehouse Project (DWP), Jakarta Pusat.
Berdasarkan pengalamannya ketika di Komnas HAM, aksi pemerasan tersebut juga masuk kategori tindak pidana. Peristiwa pemerasan terhadap 45 WNA yang dilakukan aparat penegak hukum dianggap telah mencoreng nama Indonesia di internasional.
"Ini menjadi pertanyaan publik dan juga Kompolnas. Apakah bila ditemukan dugaan tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti? Kami yakin Polri akan menindaklanjuti itu. Sepanjang pengalaman kami di Kompolnas, kasus-kasus semacam ini, dugaannya memang ada tindak pidana," ujar Anam ketika dihubungi, Kamis (26/12/2024).
Anam pun meyakini Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim, Komjen (Pol) Wahyu Widada, akan menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana dalam aksi pemerasan terhadap puluhan warga negara asing itu.
Anam menjelaskan Polri bisa menyatakan jumlah korban pemerasan mencapai 45 WNA dari tes pemeriksaan urine secara acak, yang dilakukan personel Polri ketika konser DWP berlangsung.
"Angka 45 WN Malaysia itu didapat bukan karena mereka melapor. Tetapi diperoleh dari satu pendekatan rekam jejak tes kesehatan, termasuk tes urine. Sedangkan yang melapor dengan bantuan dari Kedutaan Malaysia di Jakarta ada dua Laporan Polisi (LP)," katanya.
Total kerugian dari pemerasan yang dilakukan belasan personel Polri itu mencapai Rp2,5 miliar.
1. Kompolnas sebut ada klaster pelaku pemerasan terhadap turis asing di DWP
Lebih lanjut, Anam menjelaskan, secara garis besar terdapat dua struktur pembagian peran dalam aksi pemerasan itu. Klaster pertama, kata dia, merupakan pihak yang memberi perintah pemerasan.
"Biar agak membuka sedikit. Kalau pertanyaannya siapa pelakunya? Ada struktur yang memang bisa menggerakkan orang," ujar dia.
Sementara klaster kedua, terdiri dari para pelaku yang bertugas melakukan pemerasan terhadap korban di lapangan. Ia mengatakan nantinya pemberian sanksi yang akan dilakukan Divisi Propam Polri akan disesuaikan dengan peran masing-masing pelaku dalam klaster tersebut.
"Struktur pertanggungjawaban jadi sangat penting dalam konteks peristiwa ini. Siapa yang akan bertanggung jawab dan siapa yang akan mendapatkan sanksi. Yang paling bertanggung jawab dan paling substansial dalam peristiwa tersebut, ya dia harus mendapatkan hukuman yang paling berat," katanya.
2. Sidang kode etik bagi 18 personel Polri yang terlibat aksi pemerasan digelar pekan depan
Sementara, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri akan menyidangkan dugaan kasus pelanggaran etik terhadap 18 polisi yang diduga memeras penonton DWP 2024 pada pekan depan.
Ia mengatakan, kasus yang melibatkan 18 polisi yang terdiri atas personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran akan diambilalih Propam Polri untuk mempercepat penanganan.
"Kami sepakat di Div Propam akan menyidangkan kasus ini, yang kami rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik," ujar Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen (Pol) Abdul Karim di Gedung Mabes Polri, Selasa, 24 Desember 2024.
Menurut Abdul Karim, 18 polisi itu tidak saling terkoordinasi. Dari hasil penyelidikan Propam, total ada 45 warga negara Malaysia yang menjadi korban pemerasan dengan nilai barang bukti yang diamankan uang mencapai Rp2,5 miliar.
Menurut Karim, jumlah korban bisa bertambah karena Polri sudah membuka desk pengaduan di Kedutaan RI di Malaysia. Pelapor akan dilayani atase Polri.
3. Kadin meminta agar uang kerugian dikembalikan ke warga Malaysia
Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Penyelenggaraan Acara Kadin, Ria Yusnita mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan personel Polri dalam memproses dugaan pemerasan yang menimpa warga Malaysia di konser DWP 2024. Ia berharap barang bukti berupa uang Rp2,5 miliar bisa dikembalikan kepada korban.
"Harapannya jika barang bukti ini bisa dikembalikan, kami melihat ada upaya penegakan hukum. Hal-hal pelanggaran seperti ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Indonesia," ujar Ria kepada media di Jakarta, kemarin.
Ria berharap dengan ditunjukkan keseriusan dan penegakan hukum bisa menghapus seruan dari warga asing yang kapok datang ke acara DWP. "Kami tidak ingin upaya boikot atau tak ingin hadir lagi (di DWP) bisa hilang dengan melihat keseriusan dari Polri," tutur dia.
