Konflik Internal Partai Berkarya, Nasib Sekjen Ditentukan Jumat Sore
Jakarta IDN Times - Isu konflik internal muncul di Partai Berkarya. Sekjen Partai Berkarya, Andi Picunang menyebut dirinya dipecat.
Namun, Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono, membantah hal itu. Muchdi justru menyebut bahwa Andi mengundurkan diri.
Meski tengah berkonflik, Muchdi dan Andi tetap beriringan ketika mendaftarkan Partai Berkarya ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu 2024, Jumat (12/8/2022).
Usai pendaftaran, Muchdi juga menegaskan bahwa tak ada isu konflik internal di dalam partai tersebut.
"Saya kira gak ada isu-isu itu," ujar Muchdi.
1. Alasan Andi ikut datang mendaftar Partai Berkarya
Dalam kesempatan itu, Andi menjelaskan alasannya tetap ikut mendaftarkan Partai Berkarya ke KPU. Menurutnya, kepentingan partai lebih utama.
Apalagi, kata dia, tanpa kehadiran dirinya, maka Partai Berkarya tidak akan bisa melanjutkan verifikasi pendaftaran partai.
"Kepentingan partai di atas segala-galanya. Jadi, kelompok-kelompok yang ada di Berkarya ini jauh hari sebelumnya saya mengimbau untuk bersatu demi kepentingan partai sehingga tanpa saya, Berkarya tidak akan bisa melanjutkan verifikasi. Oleh karena itu, selaku Sekjen saya hadir dan mendatangani form pendaftaran," kata dia.
2. Nasib Andi ditentukan Jumat sore
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Berkarya, Irmanjaya Taher, mengatakan, nasib Andi sebagai Sekjen Partai Berkarya akan ditentukan Jumat sore. Dia mengatakan, ada 23 DPW Partai Berkarya yang sudah berkumpul di Jakarta untuk melakukan rapat khusus koordinasi nasional.
"Konsolidasi nanti sore akan melakukan rapat koordinasi khusus nasional, bisa juga dilanjutkan dengan musyawarah nasional. Itu tergantung situasi di lapangan," kata Irman.
Dia mengatakan, usai rapat koordinasi khusus nasional itu, nasib Andi sebagai Sekjen Partai Berkarya pun akan segera diputuskan.
3. Andi mundur 25 Juli 2022
Irman mengatakan, Andi mengundurkan diri pada 25 Juli 2022. Dalam rapat koordinasi khusus nasional itu, pihaknya akan meminta pandangan dari DPW terkait hal tersebut.
"Saya rasa pandangan, melihat arahan dari ketua umum dan pandangan dari masing-masing DPW," ucapnya.
