KontraS: Telusuri Komando Penembakan Gas Air Mata Kerusuhan di Gresik

Dimas mengatakan, tindakan yang sifatnya langsung dan tak langsung tetap harus dimintai pertanggungjawaban kepada atasan atau yang memberikan komando.

Nantinya, kata dia, penegakan hukum tentang penggunaan gas air mata ini tak bisa selesai dari aparat polisi yang menembakan gas air mata saja, tetapi juga harus ada dievaluasi dari atasannya.

“Biasanya kan kalau dalam konteks daerah itu ada kerja sama dengan kapolres, ada kapolsek, lalu diketahui juga oleh Polda Jawa Timu. Jadi pihak yang paling tinggi dalam satu kewenangan di daerah, terutama di institusi kepolisian itu semua harus diperiksa. Tujuannya supaya memperlihatkan ada struktur komunikasi dalam konteks komando,” ujarnya.

KontraS pun mendorong adanya evaluasi eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas). Hal itu karena penggunaan gas air mata sudah berulang kali terjadi di berbagai peristiwa.

“Kami mencatat, dalam tahun ini saja itu sudah ada lebih dari lima kali gitu ya di beberapa daerah dengan latar belakang peristiwa yang berbeda,” kata dia.

Dimas mengatakan, penggunaan gas air mata di Indonesia saat ini terkesan eksesif atau melampaui kebiasaan karena tidak disertai dengan kontrol.

“Sampai kapan penggunaan gas air mata ini tidak dikontrol, penggunaan gas air mata ini kemudian menelan korban jiwa gitu ya dan ini juga harus menjadi catatan dari kepolisian,” ujarnya.