Korban Bertambah, Ini Identitas 4 Calon Manajer Kopdes yang Meninggal

Latihan dasar militer merupakan rangkaian seleksi yang harus dilewati oleh calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih dan kampung nelayan merah putih. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes tertulis mental ideologi.

Tes tertulis itu dilakukan secara serentak di 40 titik di seluruh Indonesia pada 20 Mei 2026. Bila mereka lolos mengikuti semua seleksi maka akan berstatus pegawai BP BUMN dengan kontrak selama dua tahun.

Namun, empat peserta sudah meninggal saat proses seleksi itu berjalan. Berikut data empat calon manajer kopdes yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer:

1. Anisa Muyassaroh: meninggal pada 18 Juni 2026 di satuan pendidikan Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Anisa dinyatakan meninggal akibat heat stroke

2. Yonanda Muhammad Taufiq: meninggal pada 17 Juni 2026 di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, Sumatra Selatan. Yonanda meninggal akibat cardiac arrest atau henti jantung

3. Novia Rahmadhani Sihotang: meninggal pada 23 Juni 2026 di satuan pendidikan Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Novia memiliki riwayat penyakit tuberkolosis.

4. Muhamamd Rifki Renaldi Gunawan: meninggal pada Jumat, 26 Juni 2026 di satuan pendidikan Yon Parako 465. Sempat mengeluhkan sesak nafas pada Rabu, 24 Juni 2026, dan dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis pada Kamis, 25 Juni 2026.

Sementara, Kemhan menyatakan, meski empat peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal, latihan dasar (latsar) militer tetap berlanjut di 67 satuan pendidikan TNI di seluruh Indonesia. Latsar militer dijadwalkan digelar hingga 16 Juli 2026. Kemudian, para peserta akan mendapat pendidikan manajerial dari Kementerian Koperasi selama 15 hari.

"Betul, untuk saat ini program tetap berjalan sambil dilakukan evaluasi dan penyempurnaan pada berbagai aspek pelaksanaannya," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Jumat (26/6/2026).

Evaluasi yang dilakukan, kata Rico, antara lain mencakup penguatan seleksi dan pengawasan kesehatan peserta, deteksi dini kondisi medis, serta penyesuaian pelaksanaan. Bahkan, intensitas kegiatan fisik bakal dikurangi.

"Intensitas kegiatan fisik akan dikurangi dan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan peserta," tutur jenderal bintang satu itu.

Ia menambahkan, Kemhan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta. "Itu akan tetap jadi prioritas utama kami tanpa mengurangi tujuan program dalam membentuk karakter disiplin dan kepemimpinan," katanya.

Sejumlah LSM yang tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil mengkritik keras pelibatan TNI yang terlalu jauh di dalam pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebab, hal tersebut tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai TNI. Selain itu, pengelolaan koperasi sudah seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern.

Direktur Indonesia Risk Centre, Julius Ibrani, menilai penyimpangan yang dilakukan TNI terkonfirmasi usai jatuh korban. Empat peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia ketika mengikuti latihan dasar militer.

"Kematian keempatnya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan serampangan bagi warga sipil. Apalagi tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer," ungkap Julius di dalam keterangan pada Kamis, 25 Juni 2026.

Akibat kebijakan yang serampangan itu, kata Julius, jatuh korban jiwa. Padahal, mereka berharap bisa mendapat pekerjaan usai lulus kuliah.

Koalisi Masyarakat Sipil, kata Julius, mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum. Pelaku atau struktur komando atas pelaksanaan program latsar militer harus bertanggung jawab secara hukum.

"Karena hilangnya nyawa terjadi di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan," katanya.

Selain itu, program unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disetop. Sebab, sudah banyak masalah yang ditimbulkan.

"Selain itu, pelatihan dasar kemiliteran di program koperasi desa merah putih sudah seharusnya dihentikan termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya," tutur dia.