Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 19 kali melakukan operasi tangkap tangkap (OTT). Jumlah tersebut merupakan data yang tercatat hingga Sabtu (29/8/2026).
Sebanyak 12 dari 19 OTT menjerat kepala daerah. Sedangkan tujuh OTT lainnya nonkepala daerah
KPK melakukan OTT kepada kepala daerah hampir setiap bulan sepanjang 2026. Dari 7 bulan yang sudah dilalui pada 2026, KPK hanya tak melakukan OTT kepala daerah pada Februari dan Mei.
KPK membuka 2026 dengan dua kali OTT kepala daerah di bulan Januari. Mereka yang ditangkap adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Pada Maret 2026 ada tiga kepala daerah yang kena OTT KPK. Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Lalu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi satu-satunya kepala daerah yang ditangkap KPK pada April 2026.
Pada Juni 2026, ada dua kepala daerah yang kena OTT KPK yakni Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
Pada Juli 2027, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
KPK sejauh ini telah melakukan tujuh kali OTT non-kepala daerah. Berikut daftarnya:
1. OTT pejabat pajak KPP Madya Jakarta Utara
2. OTT kepala KPP Madya Banjarmasin
3. OTT pejabat Ditjen Bea dan Cukai
4. OTT pejabat Imigrasi Jakarta Barat yang menyerert eks Wamen Imipas Silmy Karim
5. OTT pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Sumatra Selatan
6. OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
7. OTT Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Diketahui, catatan OTT KPK tahun 2026 telah melampaui tahun 2025. Pada tahun 2025, KPK hanya melakukan 11 kali tangkap tangan.
Dengan begitu, KPK era Ketua Setyo Budiyanto telah 30 kali melakukan OTT, dengan rincian:
2025: 11 OTT
2026: 19 OTT