KPK: Ada Kesepakatan Khusus Kasus Korupsi Pengadaan Tanah DP 0 Rupiah

Yoory, kata Ali, ditanyakan penyidik KPK seputar informasi atau pengetahuannya terkait proses pengadaan tanah di Munjul pada 2019.

"Seputar keterangan yang dibutuhkan berikut dengan data semuanya, gitu aja ya, makasih," kata dia.

Sementara, Yoory usai diperiksa tak banyak bicara saat ditanya awak media. Dia mengaku telah memberikan semua data dan keterangan yang diminta tim penyidik KPK. Tapi ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

"Tanya ke penyidik, saya cuma menyampaikan keterangan saja," ujar Yoory, yang kini menjadi tersangka KPK dalam kasus DP 0 rupiah itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah mencopot Yoory dari jabatan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya karena tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk rumah DP 0 Rupiah.

Anies menunjuk Agus Himawan Widiyanto untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Yoory. Penunjukan Agus ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgup) Provinsi DKI Jakarta Nomor 363 Tahun 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Munjul itu, yakni Yoory Corneles (YC) selaku Dirut PD Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA).

Selain itu, penyidik juga menetapkan PT Adonara Propertindo selaku penjual tanah, sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp100 miliar.

Dari total sembilan pembelian tanah yang berhasil dilaporkan ke KPK, kerugian yang diterima negara diperkirakan sekitar Rp1 triliun dan keempat orang tersebut terjerat beberapa pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.